Kota Bima, Kahaba.- Warga Desa samili Kabupaten Bima Kamis (10/1/2013) siang menerima kedatangan anggota DPD RI Prof. DR. Faroek Muhammad bersama 10 pejabat Kementerian RI. Rombongan dari Jakarta itu sedang menyambangi Kabupaten Bima dan Dompu guna menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di tingkat pusat.
Di Desa Samili, Faroek Muhammad dan 10 pejabat Kementerian masing-masing dari Kementerian Pertanian, Kemenpora, Kementerian Kehutanan, Kemendiknas, Kementerian Kelautan, Kementerian Sosial, Kementerian Percepatan Daerah tertinggal, Bappenas dan Kementerian Menkokesra diterima oleh Camat Woha Drs. Dahlan dan Kepala Desa Samili Muhammad Hatta.
Sejumlah masalah keseharian warga masyarakat Samili seperti kelangkaan pupuk, banjir, dan banyak proble,atika lainnya disampaikan langsung oleh warga Samili. Usul dan saran itu kemudian akan menjadi titik awal bagi anggota DPD dan sejumlah pejabat tersebut dalam menyusun kerangka program di tingkat pusat.
Tidak hanya itu, warga juga meminta agar diantara batas Desa, terutama Desa yang kerapkali bertikai, bisa dibangunkan Polsek pembantu, Guna mencegah secara dini potensi konflik antar Desa. Mereka juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk serius menangani konflik dan tidak hanya bersikap setelah jatuh korban, baik korban jiwa maupun korban material.
Anggota DPD RI Prof. DR. Faroek Muhammad yang saat itu sebagai pembicara tunggal tidak memperpanjang kata. Dia hanya menjelaskan jika aspirasi tersebut akan di upayakan untuk tertuang dalam program 10 Kementerian yang hadir.
Dari Bima, rombongan kemudian disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Muspida, Anggota DPRD Kabupaten Dompu dan sejumlah Kepala SKPD di Pandopo Bupati Dompu.
Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya menguraikan kondisi daerahnya. Mulai dinamika sosial, pertanian, serta masalah teroris yang menghebohkan warga Bima Dompu beberapa hari yang lalu. Dirinya berharap, semoga dengan kedatangan rombongan tersebut mampu memberikan solusi terbaik bagi keamanan dan kemajuan daerahnya.
Faroek Muhammad mengaku, DPD memang memberikan perhatian penuh kepada daerah konflik dan tertinggal. Mengidentifikasi akar masalah dan mencarikan solusi terbaik untuk kemajuan daerah yang dimaksud.
“NTB memang masuk daftar daerah konflik setelah Papua dan Sulawesi. Namun kami yang ada di Pusat pun tak tinggal diam. Bersama dengan LIPI kami coba mengidentifikasi persoalannya dan menawarkan solusi melalui program. Untuk itulah kami membawa serta 10 Kementerian ini,” ujarnya. [BK]
