Kota Bima, Kahaba.- Keluhan sejumlah Kepala Sekolah TK yang dimutasi menjadi guru biasa dan merasa didzolimi oleh kebijakan tersebut, ditanggapi oleh Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H Syamsuddin. (Baca. Kebijakan Walikota Bima Dzolimi Guru, Sejumlah Mantan Kepala TK Mengadu ke DPRD)
Menurutnya, protes karena kebijakan itu wajar-wajar saja. Namun akan lebih elok apabila maslaah yang dihadapi tersebut disampaikan ke dinas terkait, agar bisa dibicarakan bersama.
“Setelah tahu soal protes itu, kami memanggil kepala sekolah TK tersebut untuk klarifikasi. Kita tanyakan kenapa mereka keberatan dengan kebijakan itu,” ujarnya, Rabu (5/2).
Syamsuddin menuturkan, setelah meminta klarifikasi alasan menolak dimutasi. Pihaknya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan ke lembaga dewan tidak memiliki dasar aturan.
“Semua proses mutasi dan promosi pejabat fungsional telah memenuhi syarat, mulai dari lulus tes calon kepala sekolah (cakep), memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) hingga batas usia pelantikan. Jadi tidak ada proses yang dilanggar,” tegasnya.
Mantan Plt Sekda itu merasakan apa yang disampaikan oleh mantan kepala sekolah tersebut. Namun pihaknya menegaskan bahwa mutasi, rotasi dan promosi itu lumrah dilakukan kepala daerah. Karena untuk penyegaran lembaga pendidikan, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Jadi Kepsek jangan lebay, tetap terima apa yang mejadi keputusan pimpinan. Sebab jabatan kepala sekolah itu tugas tambahan, jangan korbankan hak siswa untuk memperoleh pendidikan hanya karena tidak menjadi kepala sekolah lagi,” tambahnya.
*Kahaba-04
