Kabupaten Bima, Kahaba.- Gapensi Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti sejumlah yang masalah muncul selama ini. Termasuk sejumlah keluhan para kontraktor dan masih murahnya harga satuan pengadaan barang dan jasa.
Pertemuan itu digelar di Kantor Gapensi Kabupaten Bima, Senin (20/5) dihadiri sejumlah anggota Gapensi, perwakilan Kejaksaan Negeri Raba Bima dan kepolisian, perwakilan Pemkab Bima yaitu Kabag AP.
Ketua Gapensi Kabupaten Bima, Rusdin H Adnan menyampaikan, tujuan digelarnya rapat koordinasi kemitraan ini sebagai wadah mencari solusi terbaik, dari banyaknya keluhan dan masalah yang disampaikan anggota Gapensi.
“Kami selaku organisasi menaungi para pengusaha konstruksi, juga sebagai pendukung pembangunan di daerah tentu tak ingin ada masalah dan keluhan ini, sehingga menggangu suksesnya pembangunan di Kabupaten Bima,” paparnya.
Menurut Rusdin, dari catatan perjalanan Gapensi selama ini, telah terbangun kemitraan yang baik bersama pemerintah untuk mensukseskan agenda pembangunan. Gapensi juga memiliki tanggungjawab moril pada hajat hidup pengusaha konstruksi.
Ia mengakui, berbagai persoalan itu telah disampaikan ke Bupati Bima. Sehingga perlu adanya dukungan dan penyelesaian masalah dari pemerintah daerah.
Diungkapkannya, beberapa maslaah itu diantaranya, soal peninjauan kembali harga satuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bima. Salah satunya mengenai harga satuan dinilai belum ada terisi sejak beberapa tahun terakhir. Sementara harga satuan berlaku di pasaran terus merangkak naik.
“Jelas kondisi ini sangat merugikan para kontraktor,” tuturnya.
Sampai saat ini sambungnya, harga standar untuk upah tukang dan buruh juga terus naik, dikisaran Rp 150 sampai 200 ribu per hari. Belum lagi dihitung jauh dan dekatnya pekerjaan. Sedangkan di harga satuan ditetapkan pemerintah, masih kecil. Ini tentunya mempengaruhi kualitas dan nilai kerja.
Untuk itu, melalui rakor kemitraan ini, Rusdin meminta perhatian serius pemerintah. Sehingga harapan pembangunan konstruksi di Kabupaten Bima sesuai dengan apa direncana oleh pemerintah.
Sementara Kabag AP Setda Kabupaten Bima Suwandi menyampaikan, memang persoal itu sudah dibahas bersama. Namun untuk merealisasikan masukan Gapensi akan dilakukan kajian ulang, sehingga ada solusi terbaik.
“Namun untuk tahun 2019 ini, karena sudah berjalan sesuai perencanaan, maka bila tak ada kendala akan diakomodir pada tahun perencanaan 2020,” jelasnya.
*Kahaba-01
