Kota Bima, Kahaba.- Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun paling berat untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Kondisi fiskal daerah yang tertekan, membuat hampir seluruh program pembangunan terancam tidak bisa dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan mengungkapkan, Pemkot saat ini tengah menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari Rp 90 miliar.
“Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sulit. Hampir semua kegiatan pembangunan tidak bisa berjalan karena anggaran daerah tersedot untuk pembayaran gaji PPPK dan pegawai paruh waktu,” ujarnya, Senin 13 Oktober 2025.
Alfian menegaskan, kondisi keuangan daerah semakin berat karena tidak adanya alokasi TKD. Dengan kondisi ini, hampir semua program pemerintah untuk tahun depan tidak bisa dijalankan.
“Satu-satunya langkah darurat yang mungkin ditempuh Pemkot adalah memotong TPP ASN hingga 30 persen,” bebernya.
Politisi Golkar itu menambahkan, langkah lain yang harus dilakukan Pemkot bersama DPRD yaitu menjemput peluang anggaran pusat melalui jaringan politik dan komunikasi dengan fraksi-fraksi partai di DPR RI.
“Eksekutif dan legislatif harus kompak, bangun komunikasi dengan kementerian maupun anggota DPR RI. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang sangat terbatas,” tandasnya.
*Kahaba-01
