Kota Bima, Kahaba.- Pilkada Kota Bima saat ini memasuki tahapan kampanye, semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima mulai gencar ‘menjual’ janji dan program kepada masyarakat demi mendulang suara pada tanggal 27 Juni 2018 nanti.
Di balik hiruk pikuk kampanye itu, ada hal yang harus dijaga bersama semua tim, pasangan calon dan masyarakat demi masa depan Kota Bima yang lebih baik. Yakni tidak melakukan politik transaksional dan tidak mempolitisasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).
“Kita semua harus berkomitmen menolak dengan tegas. Stop politik uang dan jangan politisasi SARA demi tujuan mewujudkan pilkada damai,” kata Ketua FKUB Kota Bima H Eka Iskandar mengimbau masyarakat, Selasa (20/2).
Menurut H Eka yang juga Ketua PD Muhammadiyah Kota Bima ini, politik uang hanya akan membodohi masyarakat. Hubungan yang dibangun hanya bersifat transaksional, pragamatis dan sesaat. Namun efeknya akan merugikan masyarakat sendiri selama 5 tahun.
“Selain diharamkan agama, money politic juga akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan,” ujarnya.
Ini berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Lebih jauh lagi, Pilkada tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur.
Kemudian politisasi SARA terangnya, juga tak kalah bahayanya dari politik uang karena efeknya bukan hanya tidak demokratisnya hasil pilkada, tetapi dapat memecah belah kesatuan dan kerukunan antar umat beragama.
“Oleh karena itu, mari kita gunakan hak pilih sebaik mungkin pada Pilkada Kota Bima. Jaga kerukunan, kondusifitas daerah, jauhi politik uang dan politik SARA,” ajaknya kepada masyarakat Kota Bima.
*Kahaba-03
