Kabupaten Bima, Kahaba.- Wakil Bupati Bima H Irfan audiensi bersama warga Wera dan Ambalawi yang terdampak banjir di Desa Nangawera, Selasa 9 September 2025), di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi warga sehari sebelumnya terkait penanganan pasca bencana banjir.
Audiensi tersebut dihadiri anggota DPRD Dapil IV (Wera–Ambalawi) M Warman, (Fraksi PKS), Plt Asisten II Setda Bima Iwan Setiawan, Kalak BPBD Bima H Isyrah, Kepala Dinas Sosial Tajudin, Kepala Dinas Perkim M Chandra Kusuma, Camat Wera Ilham, Camat Ambalawi Abdul Muis, Kepala Desa Nangawera Umar, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wabup Irfan menegaskan komitmennya untuk mendorong penanganan cepat, dengan terus berkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami sudah komunikasikan persoalan ini dengan BNPB. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan bencana, termasuk melibatkan OPD terkait agar dapat meringankan beban para korban,” ujar Wabup.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, M Nurul Huda menjelaskan, aspirasi warga telah disampaikan ke Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Saat ini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menunggu kelengkapan berkas.
“Data korban sudah dikirim sejak Juli 2025. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB juga menyampaikan, rumah yang hanyut akan dibangun Hunian Sementara (Huntara) dengan kondisi yang layak,” jelasnya.
Camat Wera Ilham menambahkan, terdapat 15 unit rumah yang direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan, 11 unit berada di Kecamatan Wera dan 4 unit di Kecamatan Ambalawi.
Dari jumlah itu, 9 unit rumah harus direlokasi karena berdiri di bantaran sungai, dengan rincian 7 unit di Desa Nangawera, 1 unit di Desa Mawu, dan 1 unit di Desa Mandala.
Sementara itu, salah satu perwakilan warga terdampak, Haryati (40), berharap pemerintah bergerak cepat untuk membantu para korban banjir.
Di akhir audiensi, semua pihak sepakat untuk menunggu hasil koordinasi pemerintah daerah dengan BNPB, dengan catatan progresnya terus dikawal agar aspirasi warga tidak terhenti di tengah jalan.
*Kahaba-01
