Kabupaten Bima, Kahaba.- Desa Oi Bura Kecamatan Tambora memiliki banyak potensi untuk memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat. Sayangnya, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sejumlah kendala dan hambatan.
Sedikitnya ada 7 persoalan mendesak yang belum diperhatikan pemerintah dan menjadi kendala masyarakat untuk menggali potensi tersebut. Persoalan itu dipetakan warga Oi Bura pada saat kegiatan Sekolah Tata Kelola Desa yang digelar PC Lakpesdam NU Bima, Minggu (27/3) kemarin.
Pertama, persoalan infrastruktur yang buruk. Ini menjadi persoalan klasik karena selalu disuarakan masyarakat tetapi tidak pernah ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaikinya.
“Akses jalan dan jembatan di desa kami sangat buruk sekali. Bisa dibilang jembatan tidak ada karena harus melintasi sungai. Begitu juga jalan disini sangat sulit dilalui kendaraan,” terang Tokoh Masyarakat Oi Bura, Muslim mewakili masyarakat lainnnya.
Kedua, Oi Bura sangat minim air bersih. Meski berada di kaki Gunung Tambora, air bersih sangat sulit didapat. Mata air yang tersedia sangat jauh dari pemukiman. Untuk mengambilnya harus menggunakan pipa karena jaraknya sekitar 7 hingga 8 kilometer.
“Masyarakat pernah membeli pipa dengan swadaya beberapa tahun lalu, tetapi sekarang sudah rusak dan tidak mampu dibeli lagi. Untuk kebutuhan air bersih, terpaksa memanfaatkan aliran sungai,” paparnya.
Ketiga, tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Sejak dulu, masyarakat kesulitan mengakses informasi dan berkomunikasi karena belum tersedia jaringan telekomunikasi.
“Jika ingin menelpon atau sekedar sms, kita harus pergi ke desa lain yang jaraknya cukup jauh. Pilihan lainnya, mencari titik sinyal di lokasi tertentu meski hanya sedikit,” urainya.
Keempat, pelayanan kesehatan minim. Baik tenaga medis maupun ketersediaan fasilitas sangat tidak mendukung. Untuk mendapatkan pelayanan itu, masyarakat setempat lebih memilih ke Kabupaten Dompu.
Kelima, sumber daya dan fasilitas pendidikan tidak memadai. Di Oi Bura hanya terdapat tiga sekolah dasar dengan dukungan tenaga pendidik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lebih dari lima orang. Sisanya, hanya dibantu tenaga pendidik sukarela dan tamatan sekolah menengah atas.
“Bicara soal fasilitas sangat jauh dari harapan. Begitu juga sekolah menengah pertama hingga kini belum ada,” ujar Muslim.
Keenam, masih banyak yang belum memilki identitas kependudukan. Hampir sebagian masyarakat Oi Bura awalnya tidak memiliki identitas kependudukan. Sebelum akhirnya dibantu Lakpesdam dan Dinas Catatan Sipil dalam memudahkan pengurusan.
“Terakhir aktivitas ekonomi masyarakat untuk menjual hasil pertanian dan peternakan masih kurang karena tidak didukung infrastruktur,” tandasnya.
*Ady
