Kota Bima, Kahaba.- Di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat keterbatasan fiskal, DPRD Kota Bima mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi sejumlah pos belanja, termasuk honor anggota dewan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, menyampaikan hal itu saat rapat paripurna penutupan masa sidang III Tahun Dinas 2025, Rabu 15 Oktober 2025.
Ia mengungkapkan, dari enam fraksi yang ada di DPRD, tiga di antaranya telah menyatakan sepakat terhadap rencana pemotongan honor anggota dewan.
“Langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang juga dijalankan pemerintah pusat mulai tahun 2026,” ujar Syamsurih.
Ia mengakui, kebijakan serupa juga akan diberlakukan terhadap TPP ASN yang selama ini menjadi komponen besar dalam belanja daerah.
“Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dibayar setiap tahun mencapai sekitar Rp 95 miliar. Dengan keterbatasan fiskal saat ini, wajar jika dilakukan evaluasi menyeluruh,” jelasnya.
Meski begitu, duta PAN itu menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi semangat pelayanan publik para ASN dan anggota dewan.
“Saya minta kepada Pj Sekda selaku Ketua TAPD agar segera mengoordinasikan kajian ini. Dalam dua minggu ke depan, kita harapkan sudah ada keputusan apakah TPP dipotong atau tidak,” pungkasnya.
*Kahaba-01
