Kota Bima, Kahaba.- Ketua Gabungan Peternak dan Pedagang Sapi Bima–Dompu Indonesia (Gapehani) Muziburrahman kembali menegaskan perlunya perbaikan serius dalam tata kelola pengiriman sapi dari NTB.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB memperjelas sejumlah aturan penting, mulai dari kepastian uji PCR (Polymerase Chain Reaction) sampel darah, pendataan perusahaan pengirim, penyederhanaan izin, hingga kepastian armada kapal agar tidak terulang kerugian besar seperti tahun sebelumnya.
Muziburrahman mengatakan, hingga kini masih banyak kebingungan terkait di mana uji PCR untuk sapi sebenarnya dilakukan.
“Kami perlu kejelasan apakah uji PCR bisa dilakukan di NTB atau masih harus dikirim ke Bali. Kalau masih di Bali, berarti komitmen gubernur belum jelas. Tahun lalu beliau menyampaikan bahwa uji PCR sudah bisa dilakukan di NTB,” tegasnya, Selasa 18 November 2025.
Ia mengungkapkan, kepastian uji PCR ini krusial karena menyangkut waktu, biaya, dan kelayakan pengiriman. Ketidakjelasan prosedur membuat proses berlarut dan menimbulkan potensi pungutan liar di lapangan.
Selain itu, Gapehani meminta pemerintah mendata ulang seluruh CV atau perusahaan yang melakukan pengiriman sapi. Seluruh perusahaan wajib terdaftar dalam asosiasi agar mudah dipantau, dievaluasi, dan tidak ada praktik-praktik yang merugikan peternak.
“Semua CV pengirim sapi harus masuk asosiasi. Ini penting untuk tertib administrasi, pengawasan, dan keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.
Birokrasi perizinan juga menjadi sorotan. Selama ini, peternak dan pengusaha sapi harus bolak-balik dari satu dinas ke dinas lain, membuat proses semakin rumit dan memakan waktu. Dirinya pun meminta agar sistem perizinan disederhanakan dalam satu pintu dan lebih transparan.
“Sederhanakan izin. Jangan buat pelaku usaha pontang-panting mengurus dokumen,” katanya.
Muziburrahman juga menekankan pentingnya kepastian armada kapal. Tahun lalu, penumpukan sapi terjadi karena jadwal kapal tidak jelas, sehingga banyak sapi mati akibat menunggu terlalu lama.
“Kasus seperti tahun lalu tidak boleh terulang. Armada kapal harus pasti, jadwal jelas, dan tidak boleh ada lagi penumpukan yang mematikan sapi dan merugikan petani,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Tim Percepatan Gubernur NTB hari ini, ia menegaskan bahwa Gapehani menunggu tindakan konkret, bukan sekadar janji.
“Kami sudah sampaikan semuanya. Kami harap ini benar-benar diteruskan kepada gubernur. Jangan hanya omong-omong. Kami butuh bukti dan komitmen,” tegasnya.
Gapehani berharap Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah nyata agar pengiriman sapi tahun ini berjalan lebih tertib, transparan, dan tidak menyengsarakan peternak maupun pedagang seperti sebelumnya.
*Kahaba-01
