Scroll untuk baca berita Kahaba.net
Kabar Kota Bima

Tingkatkan Kapasitas Aparatur, Bagian Pemerintahan Kota Bima Gelar Bimtek

1
×

Tingkatkan Kapasitas Aparatur, Bagian Pemerintahan Kota Bima Gelar Bimtek

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Guna meningkatkan kapasitas aparatur camat dan lurah, Bagian Pemerintahan Setda menggelar kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) di aula Bappeda, Selasa 10 November 2026.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan. Foto: Eric

Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima Hidayaturrahman menyampaikan, Bimtek ini diharapkan aparatur kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima semakin meningkatkan kapasitas, integritas, profesionalisme, serta kepekaan dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Artinya dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan semakin optimal, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin dalam sambutan mengingatkan kembali esensi amanah dan tanggung jawab yang melekat pada setiap jabatan aparatur.

Ia menegaskan keberadaan setiap pegawai dalam struktur pemerintahan, merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi.

“Amanah yang kita emban bukan sekadar tentang jabatan atau kedudukan, tetapi menyangkut tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya dapat memberikan manfaat, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Rahman juga menekankan, perlunya perubahan pola pikir dan paradigma aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menurutnya, camat dan lurah bukanlah penguasa wilayah, melainkan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab, untuk memastikan setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersampaikan.

“Kami minta camat dan lurah agar lebih aktif, tanggap dan responsif dalam menyikapi berbagai dinamika serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” bebernya.

Dirinya juga mengingatkan, kepentingan masyarakat harus senantiasa ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang menghambat atau mengesampingkan pelayanan publik.

“Setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut bantuan sosial maupun kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel,” pesannya.

*Kahaba-04