Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima yang diwakili Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Muzakir, M.Sc. membuka secara resmi forum jasa konstruksi daerah tingkat Kabupaten Bima, Kamis (30/4) di Aula kantor Bupati Bima.
Kegiatan ini turut dihadiri 50 peserta yang terdiri dari para Pimpinan SKPD Pengelola Jasa Konstruksi Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Asosiasi Kontraktor/Konsultan dan Penerbit Asuransi dan mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima.
Kepala Dinas PU Kabupaten Bima yang diwakili kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Chairul Alam, ST MT dalam laporan mengatakan, kegiatan itu terselenggara atas inisiasi Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bima sebagaimana diamanatkan oleh PP 30 tahun 2000 pasal 13 ayat (1) mengamatkan adanya unit kerja yang menangani jasa kontruksi.
Dinas PU Kabupaten Bima ditunjuk sebagai pengelola jasa kontruksi di daerah, hal ini dimaksudkan sebagai motor penggerak pelaksanaan tugas sebagaimana tertera dalam PP Nomor 30 Tahun 2000, dalam upaya meningkatkan pemahaman, pembinaan dan meningkatkan mutu pelaksana kontruksi yang handal, efisien dan berdaya saing.
Menurut Chairul Alam, lahirnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Perpes 54 Tahun 2000 dan Perpres 70 Tahun 2014 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan wujud dari reformasi ditubuh Pemerintahan, guna melahirkan generasi birokrasi Pemerintahan yang profesional dan tidak merugikan pihak manapun dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Pada forum ini, peserta mendengarkan pemaparan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bima tentang kontrak dan pelaksanaan kegiatan, Kabag Keuangan Setda memaparkan Setda tentang proses pembayaran pekerjaan. Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan Setda memaparkan tentang peluang investasi mitra kerja pemerintah serta Pepres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. Muzakir, M.Sc mengatakan, dengan adanya kegiatan ini menuntut aparatur untuk memiliki kualifikasi yang dibutuhkan agar mampu bekerja secara profesional dalam penyediaan barang dan jasa sesuai kebutuhan Pemerintah.
Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima fasilitator pengelolaan jasa konstruksi di daerah dapat menjadi motor penggerak pelaksanaan tugas sosialisasi dan pembinaan evaluasi. Dengan demikian, ke depan pengadaan jasa konstruksi di daerah dapat meningkatkan mutu pelaksanaan konstruksi.
“Pembangunan konstruksi di Kabupaten Bima akan berkualitas bila sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu beberapa aspek perlu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik karena saling berkaitan,” jelas Muzakkir.
Dalam pengelolaan jasa konstruksi, tren yang cukup bagus dusah dilaksanakan di Kabupaten Bima. Apalagi telah menggunakan sistem perencanaan secara elekronik. Namun demikian, kekurangan yang ada harus terus diperbaiki.
“Penerapan Sistem elektronik menuntut transparansi untuk mengurangi dan KKN, ini yang penting. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada mitra kerja yang telah mampu menyerap perubahan yang terjadi,” paparnya.
Mudah-mudahan Forum Jasa Konstruksi (FJK) akan menambah wawasan, saling berkoordinasi dan bisa berdiskusi secara terbuka, cerdas dan mengemukakan kendala teknis yang dijumpai di lapangan.
*Bin/Hum
