Kabupaten Bima, Kahaba.- Hasil penilaian Pemerintah Propinsi NTB melalui Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Akademisi, ternyata sistem perencanaan Pemerintah Kabupaten Bima belum terpusat. Sebagian proses perencanaan masih dilakukan SKPD selain Bappeda.
“Penilai itu disampaikan Tim saat bertandang ke Kantor DPRD Kabupaten Bima. Mereka memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah daerah ke depan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bima, M Aminurlah yang mewakili Pimpinan Dewan.
Duta PAN ini menjelaskan, kehadiran tim penilai untuk menilai langsung sistem perencanaan Pemerintah Kabupaten Bima konsisten atau tidak dengan hasil evaluasi APBD.
Mereka juga memberikan catatan, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan nasional sistem perencanaan harus konsisten dengan RPJMD dengan RKP. Begitupun dengan Renja dan Renstra juga ditanyakan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bima diapresiasi dari aspek perencanaannya. Yang masih kurang hanya pada tingkat kebijakan dan aplikasi,” kata Maman, sapaan akrabnya.
Kondisi selama ini lanjut dia, perencanaan diambil alih oleh SKPD lain padahal itu tidak boleh. Harusnya perencanaan terpusat pada Bappeda. Namun catatan penting dari tim, proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Bima tidak boleh lagi diambil oleh SKPD lain.
“DPRD hanya bisa mendorong, bagaimana konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan hasil evaluasi APBD. Tapi untuk tahun ini, sangat bagus,” terangnya.
Hasil penilaian dari tim itu kata Maman, akan menjadi predikat bagi daerah. Jika sistem perencanaan dianggap baik, maka citra daerah akan terangkat. Selain itu, pemerintah daerah akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat berupa suntikan anggaran karena dipercaya dapat menyusun perencanaan dengan baik.
*Ady
