Kota Bima, Kahaba.- Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima, Juhriati menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan kompromi dan damai terhadap para pelaku kekerasaan seksual terhadap anak. Mereka harus mendapatkan hukuman berat dan setimpal, mengingat dampak yang ditimbulkannya terhadap anak sangat besar.
“Kami dari LPA telah sepakat, tidak ada kompromi dan kata damai bagi para pelaku kekerasan seksual anak ketika mereka berhadapan dengan hukum,” tegas Juhriati saat menjadi narasumber Diskusi Publik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima, kemarin.
Juhriati mengatakan, saat ini kasus kekerasan seksual dengan korban anak sudah masuk status darurat dan zona merah secara nasional karena angka kasusnya terus meningkat. Kondisi itu membuat Presiden RI memberikan atensi khusus dengan meminta jajarannya agar merumuskan kembali regulasi terkait hukuman kebiri dan mati para pelaku.
Di Kota Bima sendiri kata dia, kasus kekerasan anak juga cukup menguatirkan. Terbukti, baru tiga bulan diawal tahun ini, LPA sudah menangani sedikitnya 16 kasus. Karena itu, pendampingan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku terus diberikan. Demi memberikan perlindungan hukum dan masa depan anak.
“Dulu sebelum ada pendampingan LPA, para pelaku di Kota Bima hanya mendapatkan hukuman penjara di bawah 3 tahun. Tetapi sejak mulai ditangani dan didampingi LPA, para pelaku tidak ada yang dihukum di bawah 10 tahun,” terangnya di Aula Kantor FKUB Kota Bima.
Meski demikian menurutnya, penuntasan proses hukum saja tak cukup untuk melindungi anak. Perlu ada kepedulian dari pihak keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat bahkan mahasiswa terhadap masalah yang terjadi pada anak. Tujuannya, agar deteksi dini sebagai upaya pencegahan dapat dilakukan.
“Kita tentu tidak ingin terjadi masalah pada anak. Karena itu pencegahan lebih penting dilakukan dengan kepedulian semua pihak,” ujarnya.
*Ady
