Kabupaten Bima, Kahaba.- Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer menghadiri Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas VII TPID 2016) di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jakarta.
Rakornas tahun ini mengangkat tema, ‘Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pertumbuhan Infrastruktur’ dan dihadiri 24 Lembaga Negara, 34 Gubernur, 425 Bupati dan Walikota dan 45 Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Forum ini merupakan upaya untuk mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan dan tantangan stabilitas harga yang dihadapi di daerah dan langsung dipimpin Presiden RI H. Joko Widodo didampingi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Mendagri dan Menkeu.
Wakil Bupati usai Rakornas yang digelar Kamis (4/8) menjelaskan, inflasi merupakan aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, pencapaian inflasi yang rendah merupakan salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Wabup Dahlan mencatat, pada sesi pembahasan perkembangan terkini dan pengendalian inflasi di Provinsi NTB merilis hasil Rakornas. Pada bulan Juli 2016, laju inflasi tercatat 1,07 persen. Angka ini relatif tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 1,08 persen dan Inflasi di NTB berada di atas Nasional yang mencatatkan 0,69 persen.
“Sementara inflasi tahunan NTB mencapai angka 4,79 persen dengan mengacu pada dua yaitu kota Mataram 4,42 persen dan Bima 6,26 persen,” ujarnya melalui siaran Pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima M. Chandra Kusuma.
Inflasi bulan Juli 2016 didominasi oleh komoditas transportasi dan bahan makanan, dan berdasarkan pantauan harga hingga minggu I Agustus 2016, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari gejolak harga pada komoditas hortikultura seperti aneka cabai dan bawang merah yang termasuk kategori komoditas yang memiliki fluktuasi harga sangat tinggi (volatile food).
Oleh karena itu, sambungnya, untuk membawa daerah ke arah yang lebih maju, maka harus mengendalikan inflasi. Solusi yang diperlukan bagi pengendalian inflasi di NTB dalam jangka pendek antara lain, perlu pembenahan tataniaga terkait arus komoditas yang keluar masuk daerah, membangun kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan adanya kajian pemenuhan kebutuhan teknologi untuk pertanian.
“Dukungan dari pemerintah pusat amat penting dalam hal pembangunan infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan produktivitas pangan dan adanya fasilitasi kerjasama antar daerah dengan provinsi lain,” katanya.
Sambung dia, Pemerintah Daerah akan segera menindaklanjuti hasil Rakornas ini dengan menggelar rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
*Bin
