Kota Bima, Kahaba.- Dikbud Provinsi NTB melalui UPT Dikmen PK-PLK menggelar kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) K13 tahun 2018 selama 6 hari, di SMKN 1 Bima dan SMKN 10 Bima. Kegiatan itu dimulai tanggal 4 Juni – 9 Juni 2018.
Hanya saja, pelaksanaan kegiatan tersebut menyisakan persoalan. Pasalnya honor peserta yang ikut menjadi peserta malah dipotong oleh panitia penyelenggara.
Seperti yang disampaikan Adi Sucipto, kegiatan itu digelar tanpa persiapan, juga terindikasi bermasalah. Salah satunya ATK dan sertifikat tidak diberikan pada peserta. Bahkan jumlah honor peserta dipotong. Kemudian, karena peserta tidak diinapkan di tempat penginapan, tapi justeru ada pemotongan dari biaya penginapan.
Ia mengungkapkan kepada sejumlah media, di hari pertama kegiatan panitia menjanjikan uang transport dan uang makan Rp 50 ribu perhari. Ternyata pada akhir kegiatan, uang tersebut malah dipotong.
“Kami juga tidak menginap, tapi justeru ada pemotongan honor untuk menginap. Kami sempat protes, tapi tidak ada tanggapan,” katanya.
Adi membeberkan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di SMKN 10 Bima sebanyak 132 orang. Namun dugaan ada 42 orang yang tidak diinapkan. Anehnya lagi, peserta yang tidak diinapkan ini justru dipotong biaya penginapan sebesar Rp 250 ribu perhari.
“Dari 42 orang itu, jika dikali selama 5 hari dengan total dugaan pemotongan maka bisa mencapai angka Rp 52 juta. Ini penipuan namanya, karena melaporkan peserta menginap, padahal tidak menginap,” ujarnya penuh kesal.
Sementara itu koordinator kegiatan Ratnaningsih membenarkan adanya bimtek itu. Ia juga mengakui jika mereka yang menginap, dipotong uang penginapannya. Hanya saja dirinya membantah jika jumlah yang tidak menginap sebanyak yang disebutkan oleh Adi.
“Kami juga belum selesai konfirmasi data. Bukan 42 peserta yang tidak diinapkan,” katanya.
Menurut dia, dari data yang mereka miliki, Adi memang tidak diinapkan karena mereka memilih bolak balik rumah. Namun data itu belum disesuaikan dengan data panitia dari provinsi.
Ditanya berapa nominal yang harus diterima yang menginap dan tidak menginap, Ratnaningsih tidak bisa menjawabnya. Karena alasan dia urusan keuangan itu pihak provinsi, begitu juga honor peserta mereka sudah masukan dalam amplop dan dibagikan.
“Kami akan mengecek kembali data tersebut,” katanya.
*Kahaba-04