Kabar Bima

PPP Kota Bima Dikelola Tidak Transparan, Muslimin Buka Suara

296
×

PPP Kota Bima Dikelola Tidak Transparan, Muslimin Buka Suara

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Wakil Ketua 1 DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bima Muslimin, angkat bicara soal partainya yang dikelola tidak transparan dan jauh dari asas-asas keislaman.

PPP Kota Bima Dikelola Tidak Transparan, Muslimin Buka Suara - Kabar Harian Bima
Wakil Ketua 1 PPP Kota Bima Muslimin. Foto: Bin

Menurut dia, saat ini PPP Kota Bima berjalan jauh dari marwah awal. Padahal, partai tersebut harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Tapi semua dikelola dengan sangat tidak terbuka.

“Sudah jauh melenceng sekarang, semuanya serba tertutup,” ungkapnya kepada sejumlah media.

Mimin, sapaan akrabnya mengutarakan, keadaan di internal partainya tersebut sudah tidak harmonis. Terlebih dirinya yang memiliki kapasitas di partai sama sekali tidak dihargai. Contohnya, dia tidak pernah ditawarkan untuk menjadi caleg, sementara memiliki kapasitas sebagai Wakil Ketua 1. Yang terjadi, justru orang lain yang ditunjuk.

Selain itu, dirinya juga tidak pernah dilibatkan pada setiap rapat-rapat internal penting. Padahal jika dilihat jabatannya di partai, Ketua PPP Kota Bima yang juga anggota DPRD Provinsi NTB, bisa melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Ketua 1 apabila tidak berkesempatan berada di daerah. Namun faktanya, itu tidak pernah dilakukan.

“Saya melihat ada upaya pengurus sekarang menggeser kami pengurus lama. Sementara pengurus lama yang membesarkan PPP dan masih tersisa itu saya dan Pak Taufik HA Karim,” duganya.

Mimin mengulas, dirinya sudah berada di PPP sejak zaman PPP H Rasyid Yusuf tahun 90-an. Waktu itu ia dipercaya untuk menjadi wakil sekjen PPP pusat, di bawah kendali Almarhum Marwan Saridjo. Tapi setelah semua berjalan lancar dan besar seperti saat ini, dirinya justru diabaikan.

Kiprahnya selama ini menurut Mimin dipandang sebelah mata. Yang semakin membuatnya tidak habis pikir, saat Pilkada 2018 lalu, seperti soal biaya kendaraan partai yang tidak disampaikan secara transparan. Partai dilaporkan tidak dibayar, sementara itu tidak mungkin terjadi dalam urusan politik.

“Tidak ada makan siang yang gratis pak,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta dan menginginkan agar PPP Kota Bima kembali ke marwahnya, kerja yang jujur dan ikhlas berdasarkan asasnya. Menghargai kiprah pengurus yang sudah bekerja keras. Karena apapun itu, apalagi partai, tidak akan besar dan terkenal tanpa kerja-kerja ikhlas dan kejujuran dari semua pengurus.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bima H Safriansyah yang dikonfirmasi menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Mimin. Sebab, itu jauh dari kenyataan. Mestinya, Mimin harus merasa bersyukur karena telah diperhatikan olehnya.

PPP Kota Bima Dikelola Tidak Transparan, Muslimin Buka Suara - Kabar Harian Bima
Ketua Tim Koaliasi Pasangan Lutfi – Feri, H Safriansyah. Foto: Bin

“Tidak ada orang lain yang saya perhatikan di dunia ini, melebihi perhatian saya terhadapnya. Ko’ Mimin bisa bicara seperti ini. Pernyataan itu tidak ada yang benar, itu hanya pepesan kosong semata,” tegasnya.

Ansyar mengaku awalnya tidak yakin jika Mimin yang menyampaikan pernyataan tersebut. Kemudian dirinya coba menghubungi via telepon beberapa kali, tapi tidak diangkat oleh Mimin. Padahal ia hanya ingin bertanya, apakah pernyataan itu benar – benar keluar dari mulut Mimin atau tidak.

Terkait sorotan yang disampaikan Wakil Ketua 1 tersebut, ia membantah. Sebab roda partai sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Bahkan, dirinya beberapa kali memberikan kewenangan kepada Mimin, jika sedang berada di kantor PPP Kota Bima.

Dirinya juga mengungkapkan, dulu Mimin pernah didepak dari PPP. Karena bentuk perhatiannya, pria tersebut justru dimasukan kembali ke partai dan dirinya beri kepercayaan untuk menjadi orang nomor 2 di PPP Kota Bima. Padahal, keputusan itu ditentang oleh banyak orang.

“Saya yang beri dia jabatan Wakil Ketua 1. Kurang perhatian apa saya. Meski keputusan yang saya ambil tidak disukai banyak orang. Karena memang Mimin itu tidak bisa apa – apa. Tapi kasihan saja saya melihatnya,” ungkap pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Bima itu.

Menjawab soal bayar partai saat Pilkada 2018, Ansyar juga membantah keras. Karena memang tidak ada soal bayar membayar partainya untuk kepentingan pesta demokrasi waktu itu.

“Itu ngomong asal saja. Bayar dari mana,” tepisnya.

Terhadap pernyataan yang disampaikan Mimin tersebut. Dirinya mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia berterimakasih terhadap apa yang disampaikan oleh Mimin dan akan mengevaluasi kinerja yang ada di partai.

“Ya, mau bagaimana. Ini sudah disampaikan. Terimakasih, kita akan evaluasi,” tuturnya.

*Kahaba-01