Kota Bima, Kahaba.- Rencana pembagian HP pinjaman untuk Ketua RT di Kota Bima mendapat penolakan di beberapa kelurahan. Bahkan, di Kelurahan Penatoi, seluruh Ketua RT sepakat untuk tidak menerima perangkat penunjang kinerja tersebut. (Baca. Ternyata Janji HP Lutfi-Feri untuk Ketua RT Hanya Pinjaman)
Setelah rencana itu dan muncul penolakan sejumlah Ketua RT, belakangan dunia maya dan dunia diskursus kampung kampung riuh rendah oleh pembahasan polemik HP untuk RT. Ketua LPM Kelurahan Penatoi Iwan Qamarruzaman pun memberikan perspektif terkait rencana pemerintah tersebut. (Baca. Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman dari Pemkot Bima)
Menurut Iwan, polemik ini sebenarnya tidak mesti terjadi jika saja pemerintah memaksimalkan fungsi komunikasi dan peran perangkat di tingkat kelurahan, dalam melakukan transformasi terutama sekali pada calon penerima manfaat. (Baca. HP Pinjaman Ketua RT, Potensi Temuan dari Kinerja Lurah Selaku KPA)
Pun jika pemerintah menjelaskan soal android untuk RT, bukan soal yang substantif, sehingga melahirkan mispersepsi bahkan sangat sangat kabur. Demikian halnya dengan berbagai opini yang pro dengan program android untuk RT, juga gagal menjelaskan atau tentang hal fundamental. (Baca. Muskel Penatoi, Seluruh Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman)
“Makanya tidak heran jika berbagai penjelasan ataupun opini tentang program android untuk RT semakin hari semakin mendapatkan penolakan dari para calon penerima manfaat,” katanya.
Ia menjelaskan, perdebatan yang muncul justru jauh panggang dari api, yaitu hanya soal penganggaran dan teknis pengadaan dan atau soal juklak juknis hingga speck android itu sendiri. Sementara, gagasan besar dari konsep kota berbasis digital atau kota digital raib entah kemana. “Sesungguhnya inilah yang fundamental harus dikomunikasikan secara masif tentang gagasan besar kota digital, mulai dari comment centre hingga agen digital di tingkat RT,” jelasnya.
Kata mantan Anggota DPRD Kota Bima itu, kaburnya substansi program atau konsep kota digital juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi comment centre dan KIM di tingkat kelurahan yang sampai sekarang hampir mengalami total lose, karena sampai sekarang tidak jelas kabar beritanya.
“Inilah alasan fundamental dari para calon penerima manfaat kenapa kemudian program android ini ditolak, karena pihak pemerintah gagal menjelaskan secara utuh tentang konsep kota digital dan gagal menjelaskan seperti apa program pendukung lainnya yang telah dilakukan selama ini, lebih lebih untuk membangun comment centre dan KIM tersebut telah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 6 Miliar,” urainya.
Belum lagi sambungnya, soal tentang sumber anggaran dan sistem penganggaran yang juga tidak ada transparansi. Hal tersebut semakin absurd jika kita membuka APBD dan kemudian mendalami lebih jauh tentang penganggaran yang ada di DPA kecamatan pada APBD murni 2021.
Jadi, tambah Iwan, sesungguhnya persoalan android ini sangat sangat sepele jika kemudian pemerintah mampu menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana pentingnya agen-agen digital atau RT sebagai bagian dari program sebelumnya yaitu comment centre yang dibangun di kantor Walikota.
Demikian juga dengan soal penganggaran dan sumber anggaran jika dilakukan transparasi maka akan menutup semua ruang kecurigaan publik sekaligus menutup ruang atau potensi penyelewengan.
*Kahaba-01
