Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menargetkan hingga akhir Agustus Tahun 2022 semua warga bantaran sungai dipindahkan ke rumah relokasi. Tapi hingga tanggal 5 September, masih banyak warga yang belum bersedia pindah.
Saat diminta tanggapannya mengenai itu, Wali Kota Bima HM Lutfi mengatakan, sebenarnya permintaan JICA, pelaksanaan normalisasi sungai pada bulan Desember 2022. Saat ini saja, sudah masuk program kombinasi dari BWS di beberapa kelurahan, seperti Lewirato dan Sadia.
Menurut dia, sebenarnya masyarakat ini menunggu terlaksananya program dimaksud, dalam pengertian jika nanti saat program ini turun sudah disiapkan rumah untuk dibongkar, meski rumah tersebut atas keinginan masyarakat dibongkar sendiri, agar materialnya bisa diambil dan dimanfaatkan dibanding dirusak oleh pemerintah.
“Komitmen masyarakat itu juga yang kita pegang,” katanya di Kantin Kantor Pemkot Bima, Senin (5/9).
Maka hingga tanggal 31 Agustus 2022 sambung Lutfi, diharapkan masyarakat penerima manfaat rumah relokasi pindah, komitmen itu juga sudah dipegang oleh masyarakat. Kalaupun tidak pindah, maka bukan pemerintah yang disalahkan jika rumahnya nanti diratakan.
“Makanya diberi kelonggaran untuk membongkar sendiri. Perlunya dibongkar juga untuk akses jalan, agar bisa masuk alat berat untuk mobilisasi,” ujar Wali Kota.
Sesungguhnya terang Lutfi, program JICA ini tuntutannya hanya 418 rumah, tapi pemerintah melakukannya lebih dari target dan sudah dilaksanakan sebanyak 1.025 rumah yang sudah direlokasi dalam 3 tempat yakni Kadole, Oi Fo’o dan Jatibaru. Kendati memang ada beberapa kekurangan fasilitas, seperti PAUD.
Ia mengungkapkan, anggaran diberikan untuk relokasi sangat terbatas, karena sudah dipangkas untuk pembagunan Jembatan Padolo II maupun jembatan gantug yang totalnya kurang lebih Rp 20 miliar dari Rp 166 miliar.
Kemudian dari Rp 166 miliar itu digunakan untuk relokasi, baik itu insitu maupun eksitu sebanyak Rp 102 miliar. Sehingga untuk penataan PSU kisaran sisanya atau sekitar Rp 40 miliar,
“Jadi bukan saja dari JICA, tapi juga dari bank dunia yang dikerjakan hampir Rp 400 miliar, oleh JICA sekitar 275 miliar. Semua pekerjaan ini dikelola oleh balai di Povinsi NTB, kita hanya terima fasilitas,” ungkapnya.
Disinggung hingga waktu yang ditentukan oleh pemerintah masyarakat tetap tidak mau pindah? Lutfi menjawab tetap mengedepankan persuasif. Sehingga deadline sampai Desember bisa tetap tercapai.
“Intinya tahun 2023 pekerjannya sudah selesai semua,” tegasnya.
*Kahaba-01
