Kota Bima, Kahaba.- Sikap acuh tak acuh yang ditunjukan anggota DPRD Kota Bima terhadap persoalan Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Protes Warga Tanjung terhadap aktifitas bongkar muat semen mendapatkan sorotan tajam dari salah satu akademisi STISIP Mbojo Bima. Faktanya, anggota DPRD hanya mampu bersilat lidah dan ngomong besar dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Tak ayal mereka kerap sembuyi dibalik ketiak kekuasaan demi kepentingan pribadinya semata.
Demikian disampaikan Akademisi Stisip Mbojo-Bima, Drs. Arif Sukirman, MH, kepada sejumlah wartawan, Jum’at (6/9). Menurut Arif, dari unsur pimpinan sampai anggota DPRD Kota Bima sudah tak ada lagi nurani dalam menyikapi setiap aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan rakyat kerap dijadikan amunisi baru bagi mereka untuk bargaining atau nilai tawar terhadap pejabat di pemerintah daerah. “Mereka kerap sembuyi di bawah ketiak kekuasaan demi memenuhi hasrat kepentingan pribadinya saja. Sementara itu, aspirasi rakyat hanyalah sampah yang akhirnya tidak pernah diselesaikan sesuai harapan yang diinginkan,” keluh pria yang sering di sapa Dae Moa ini.
Akibat ulah wakil rakyat dengan tidak membahas secara serius aspirasi yang ada bahkan sering terjadi pembiaran, acap kali berujung pada terciptanya instabilitas daerah.
Arif melanjutkan, persoalan protes warga sekitar Lapangan Pahlawan terhadap keberadaan Lapak Permanen PKL serta protes warga Kelurahan Tanjung terhadap aktifitas bongkar muat perusahaan semen di sepanjang jalan Martadinata, sedikitpun tidak ada respon yang memuaskan dari wakil rakyat. Pembiaran persoalan yang terjadi selalu ujung-unjungnya rakyat yang dijadikan obyek persoalan. Rakyat terus menjadi kambing hitam dan dipaksa untuk dewasa dalam berpikir, padahal mereka yang tidak pernah serius memahami tanggung jawab yang dibebankan sebagai wakil rakyat. [BS]
