Kabupaten Bima, Kahaba.- Kebijakan penerapan aturan lima hari kerja bagi pegawai mendapat tanggapan beragam dari Anggota DPRD Kabupaten Bima. Berbeda dengan Ketua Fraksi PAN, Anggota Fraksi Partai Demokrat, H Wahidin justru menilai kebijakan itu tidak berpengaruh terhadap agenda dan jadwal kegiatan DPRD. (Baca. Penerapan Aturan 5 Hari Kerja Dinilai Sepihak)
“Kami setuju, sependapat dengan eksekutif untuk menerapkan kebijakan lima hari kerja. Adapun dampaknya untuk agenda DPRD, saya kira tidak ada,” kata Wahidin kepada Kahaba.net, Rabu siang.
Namun eloknya kata Wahidin, aturan itu memang harus disampaikan Eksekutif sebelum penetapan kepada DPRD. Sebab agenda kedua lembaga tersebut mesti selalu disinergikan.
“Ketika itu menjadi sebuah kebijakan, maka hal tersebut merupakan hak prerogatif Bupati Bima. Legislatif tentunya harus ikut mendukung dan menyesuaikan jadwalnya,” ujar Anggota Komisi I ini.
Mengenai terganggunya agenda kerja DPRD pada Hari Sabtu, menurutnya itu bisa diatur. Untuk pekan ini karena memang sudah mulai diterapkan, DPRD bisa memadatkan agendanya sampai Jum’at. Baru pada pekan kedua, Sekretariat DPRD menyusun ulang jadwal-jadwal tersebut disesuaikan dengan Perbup.
Terkait dengan koordinasi lanjutnya, bisa saja sudah disampaikan Bupati Bima melalui Pimpinan DPRD. Kebijakan itu tidak perlu diparipurnakan karena bukan persoalan istimewa mengingat daerah lain sudah lebih dulu menerapkan aturan lima hari kerja tersebut.
Sehingga aturan itu dinilainya tidak ada masalah. Justru kebijakan lima hari kerja tersebut baginya sangat bermanfaat untuk para pegawai. Karena Hari Sabtu dan Minggu bisa meluangkan waktu untuk ke sawah, ladang atau bersama keluarga.
“Namun catatannya harus ditambah jam kerja, tidak seperti biasanya untuk meningkatkan efektifitas. Lima hari kerja harus betul-betul dimaksimalkan,” tutur Wahidin.
*Ady
