oleh

Mosi Tidak Percaya Karena Masalah Dana Pokir yang tidak Adil

-Kabar Bima-20 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Pernyataan sikap mosi tidak percaya 4 Fraksi kepada Ketua DPRD Kota Bima, menjadi sejarah baru dinamika politik di lembaga legislatif tersebut. Apalagi ditambah beberapa orang wakil rakyat itu memilih walk out di penghujung paripurna yang dihelat, Kamis kemarin. (Baca. Ketua DPRD Kota Bima Dinilai Tidak Konsisten, 15 Wakil Rakyat Sampaikan Mosi Tidak Percaya)

Ketua DPC Partai Hanura Kota Bima Casman Ilmanegara. Foto: Casman (Facebook)

Ketua Partai Hanura Kota Bima Casman Ilmanegara, yang juga memiliki kader di DPRD Kota Bima menyatakan sikap yang sama mengaku, sesungguhnya pernyataan mosi tidak percaya dan walk out itu bukan masalah APBD 2020. Namun ada hal – hal yang terjadi di internal lembaga tersebut, yang menimbulkan ketidakadilan. (Baca. Ketua DPRD Kota Bima: Mosi Tak Percaya itu Aneh dan tak Jelas Dasarnya)

“Yang saya tahu dan dengar ada persoalan kekisruhan di dalamnya, bukan soal APBD 2020 itu,” katanya saat dihubungi sejumlah media, Jumat (27/12).

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan anggota dewan dari Partai Hanura, yang memantik 4 Fraksi bersikap demikian, lantaran masalah pengadaan baju anggota DPRD Kota Bima, yang masa proyeknya sudah selesai, tapi belum diserahkan sepenuhnya kepada anggota dewan.

Kemudian yang ia dengar juga soal Pokok Pikiran (Pokir) yang menimbulkan ketidakadilan. Dimana dugaan Ketua DPRD Kota Bima mendapat sebesar Rp 9 miliar, sementara anggota biasa mendapat Rp 300 – 500 juta.

Selain itu, anggota dewan lama dan kembali menjadi wakil rakyat, ada yang mendapatkan dana Pokir sebesar Rp 900 juta lebih bahkan Rp 1, 5 miliar, padahal tidak masuk Banggar. Melebihi anggota dewan baru yang masuk dalam Banggar.

“Ini yang saya dengar. Kalau itu betul, Ketua DPRD Kota Bima bisa dapat Rp 9 miliar, itu luar biasa sekali dan akan menjadi sejarah,” ujarnya.

Ditanya soal sikap Ketua Partai Hanura terhadap pilihan mosi tidak percaya dan walk out? Casman mendukung penuh apa yang dilakukan oleh kader Partai Hanura yang ada di DPRD Kota Bima. Karena itu intinya soal ketidakadilan, dan soal berlebihan apa yang didapatkan oleh Ketua DRPD Kota Bima tersebut.

“Jelas itu tidak fear,” tegasnya.

Sementara Ketua Partai Nasdem Kota Bima Mutmainnah yang dimintai komentar mengaku, sejak awal dirinya mengikuti apa yang menjadi kebijakan ketua, Fraksi Gabungan PAN dan Nasdem.

“Sebelumnya memang anggota dewan dari Nasdem sudah berkoordinasi dengan saya, soal rencana menyampaikan mosi tidak percaya dan walk out. Dan kita ikuti,” terangnya.

Karena sudah demikian keputusannya kat Mutmainnah, sebagai Ketua Partai Nasdem Kota Bima juga mendukung sikap yang dilakukan kader Partai Nasdem di legislatif.

Disinggung soal dana Pokir itu? Ia mengakui, memang mendapat laporan soal beberapa alasan kenapa sikap itu ditempuh. Namun ketika ditanya lebih jauh, Mutmainnah memilih untuk tidak berkomentar.

“Kalau soal itu saya no coment aja deh,” ucapnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru