Kota Bima, Kahaba.- Saat ditanyakan sikap pemerintah terhadap persoalan utang piutang oknum bendahara di Bagian Umum inisial LD, karena saat meminjam uang membawa nama pemerintah, Walikota Bima HM Lutfi memilih tidak ingin berkomentar. (Baca. Oknum Bendahara Utang Ratusan Juta untuk Kegiatan Pemerintah, Warga Ngadu ke Dewan)
Ia pun menyarankan agar terkait persoalan tersebut agar mongonfirmasi ke Sekda Kota Bima dan juga pegawai yang bersangkutan. (Baca. Kelola Uang Daerah tidak Sehat, Edi: Anggaran Miliaran di Bagian Umum itu Kemana)
“Ranah ini langsung konfirmasi ke Sekda, karena ini urusan administrasi pemerintahan,” sarannya, Kamis (14/1).
Selain ke Sekda, Walikota Bima juga menyarankan agar mengonfirmasi langsung ke oknum pegawai tersebut, karena yang bersangkutan yang memahami persoalan. (Baca. Korban Lain Dugaan Penipuan Oknum Bendahara Lapor Polisi, Kerugian Rp 510 Juta)
“Selain ke Sekda, bisa langsung tanya ke mantan Kabag Umum. Karena lebih mendetail mereka,” sarannya lagi.
Soal nama pemerintah yang disebut-sebut saat meminjam uang, Lutfi menegaskan, pemerintah tidak pernah mengarahkan untuk pinjam meminjam dan tidak ada rumusannya.
“Kecuali kita bikin kesepakatan dengan DPRD baru bisa pinjam kemana,” jelasnya.
Disinggung soal informasi yang beredar jika pinjaman oknum bendahara ini juga ada di kediamannya, Lutfi menjawab tidak tahu.
“Info itu tanyakan langsung saja ke sumber informasi itu,” pungkasnya.
*Kahaba-01
