Kota Bima, Kahaba.- Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) tetap mengambil langkah tegas terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas perambahan dan pengerusakan hutan, meski proses penindakan harus melalui sejumlah tahapan dan prosedur hukum yang berlaku.
“Setiap pelaku yang kedapatan merambah hutan tetap kami panggil, dimintai keterangan, dan dibuatkan pernyataan tertulis. Bila tetap mengulangi perbuatannya, barulah kami lakukan penegakan hukum,” tegas Kepala BKPH Maria Donggomasa Ahyar, Rabu 5 November 2025.
Menurutnya, tindakan hukum memang penting, namun pendekatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jauh lebih efektif dalam jangka panjang.
“Kalau langsung memenjarakan orang tanpa tahapan, kami juga tidak tega. Tapi faktanya, sudah puluhan orang yang kami proses hukum dan dijebloskan ke penjara. Namun apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak,” ujarnya.
Ia merinci, dari catatan BKPH, kasus perambahan hutan di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima telah menjerat banyak pelaku.
“Di wilayah Kota Bima, di Kolo ada tujuh orang, Lelamase satu orang, Sambora satu orang, dan Teta satu orang, belum lagi yang lainnya. Jadi total sudah puluhan orang yang kami tindak secara hukum,” bebernya.
Namun, Ahyar menilai, penegakan hukum bukan satu-satunya solusi untuk menghentikan perambahan. Berdasarkan hasil analisis BKPH, faktor ekonomi dan ketergantungan pada komoditas jagung menjadi pemicu utama aktivitas pembukaan lahan secara ilegal.
“Kalau penjara itu solusi, tentu sekarang sudah tidak ada lagi perambahan. Tapi kenyataannya masih terjadi. Kami melihat persoalan utamanya adalah ekonomi masyarakat dan ketergantungan terhadap jagung,” jelasnya.
Ahyar menambahkan, pihaknya telah memanggil ratusan warga yang terindikasi melakukan pelanggaran. Semua membuat surat pernyataan tertulis dan disaksikan oleh kepala desa serta lurah setempat. Apabila masih mengulangi pelanggaran, maka langkah hukum akan kembali diambil.
Sebagai solusi alternatif, BKPH kini tengah mendorong masyarakat untuk menanam pohon kemiri sebagai komoditas pengganti yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
“Kami pernah mencoba menolak program jagung, tapi itu merupakan program nasional, jadi tidak mudah. Karena itu kami sekarang fokus mengajak masyarakat menanam kemiri. Ini sedang kami genjot agar bisa menjadi solusi jangka panjang,” tandasnya.
*Kahaba-01
