Kota Bima, Kahaba.- Langkah Pemerintah Kota Bima di bawah kendali Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan (Man-Feri) dalam menata kembali wajah kota, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPRD Kota Bima Komisi III, Amir Syarifuddin.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai gebrakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima yang dinilainya telah memberikan harapan baru, meski dalam keterbatasan fiskal daerah.
“Saya melihat upaya pembenahan kota ini sebagai langkah positif. Selama lima tahun saya di Komisi III yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, PUPR, dan OPD terkait lainnya, saya tahu persis seperti apa tantangan yang ada di sektor ini,” ujar Amir, Kamis 30 April 2025.
Duta PKS itu mengungkapkan, selama ini banyak perdebatan dan diskusi panjang dalam rapat kerja, monitoring, dan evaluasi yang tidak membuahkan hasil maksimal, karena minimnya keberpihakan terhadap isu-isu penting seperti kebersihan kota, tata ruang, dan mitigasi bencana.
“Sering kali energi kita habis hanya untuk membahas soal sampah, kawasan kumuh, dan banjir, padahal persoalan lingkungan jauh lebih luas seperti ruang terbuka hijau (RTH), mata air, dan pelestarian hutan,” tegasnya.
Amir menilai, kepemimpinan H A Rahman H Abidin dan Feri Sofiyan mulai menunjukkan arah yang jelas dan progresif, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.
Ia pun mendorong percepatan pembahasan dan penetapan APBD Perubahan (APBDP), serta mengusulkan agar hasil efisiensi anggaran dapat dikocok ulang dan difokuskan pada program-program prioritas.
“Saya mengusulkan agar program penerangan jalan umum (PJU) yang sebelumnya dihapus, bisa dikembalikan. Penataan pedagang kaki lima, pengelolaan parkir, serta penghentian izin pemanfaatan hutan untuk kepentingan lain juga perlu segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Amir menegaskan, masyarakat tentu tidak menuntut kesempurnaan dari pemerintah, tetapi menginginkan adanya prioritas yang jelas dan aksi nyata.
“Ini juga menjadi catatan dan pengingat bagi dinas-dinas terkait untuk menerjemahkan visi kepala daerah secara konkret. Masyarakat menunggu hasil kerja nyata, bukan janji,” tambahnya.
*Kahaba-01
