Kota Bima, Kahaba.- 11 anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda kembali menggelar reses massa sidang tiga. Reses terakhir di Tahun 2015 tersebut dilaksanakan di Lingkungan Lewisape Kelurahan Sarae, Kamis (17/12).
“Reses merupakan kegiatan rutin anggota dewan, guna menyerap kebutuhan warga demi peningkatan pembangunan dan kesehjahteraan masyarakat Kota Bima,” ujar Anggota DPRD Kota Bima Dapil II Taufik H. A. Karim, mengawali sambutannya.
Kata duta PPP itu, reses untuk menjaring aspirasi masyarakat, sehingga bisa di akomodir di Tahun Anggaran 2016 dan tahun berikutnya. Kemudian diperjuangkan melalui anggaran pemerintah daerah, maupun anggaran maupun pusat.
Salah seorang warga, H. Hasanudin menyampaikan aspirasinya dengan meminta agar anggaran Dewan Pendidikan Kota Bima yang dikucurkan Rp 75 juta di Tahun 2015, bisa ditambah. Karena dalam pelaksanaannya, banyak volume kegiatan yang dilakukan. Sehingga terkadang harus meminta dana tambahan, dari donatur lain. “Kami sebagai jajaran dewan pendidikan, ingin dananya ditambah tahun depan,” pintanya.
Kaharudin, warga yang sama meminta agar DPRD Kota Bima bisa mengawasi proyek normalisasi Kali Romo, karena selama pekerjaan berlangsung terkesan asal-asalan dan sembarawut.
“Sekarang musim hujan, jika volumenya banyak dan berlangsung lama, maka pasti rumah warga akan kebanjiran,” imbuhnya.
Menanggapi permintaan H. Hasanudin, Anggota Komisi III Alfian Indrawirawan mengaku, Anggota Dewan telah mengesahkan Anggaran Tahun 2016, sehingga hanya bisa dibantu pada anggaran perubahan akhir tahun.
“Kami mengerti beratnya tugas Dewan Pendidikan, untuk itu kami akan perjuangkan pada anggaran perubahan. Bahkan kami berkomitmen untuk menaikkan anggaran menjadi Rp 150 juta, agar mutu pendidikan di Kota Bima meningkat,” jelasnya.
Kemudian mengenai Kali Romo, kata dia, dewan bersama akan masyarakat akan turun mengawasi langsung proyek tersebut, bahkan akan memanggil kontraktor bila laporan resmi telah disampaikan oleh masyarakat.
“Masyarakat tidak usah khawatir, bila ditemukan pelanggaran dan terkesan janggal dalam pengerjaannya, laporan kepada kami, agar pekerja bisa kami panggil. Atau masyarakat berhak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, karena dinilai merugikan masyarakat,” tandasnya.
*Eric
