Kota Bima, Kahaba.- Unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bima Tahun 2027 yang digelar di Gedung Seni Budaya Kota Bima, Rabu 8 April 2026.
Kehadiran DPRD dalam forum perencanaan tahunan tersebut menegaskan komitmen lembaga legislatif, untuk ikut mengawal arah pembangunan daerah agar tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Pada kegiatan itu, DPRD Kota Bima diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan bersama sejumlah anggota dewan dari masing-masing komisi, yakni Haerun Yasin dari Komisi I, Gina Adriani dari Komisi II, serta Amir Syarifudin, dari Komisi III.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima atas terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2027, yang dinilai sebagai forum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah secara lebih terukur dan terarah.
Menurutnya, Musrenbang bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan, DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat di lapangan.
Komitmen itu, kata dia, diwujudkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti hasil reses, rapat dengar pendapat, serta kajian terhadap sejumlah persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat Kota Bima.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah bentuk konkret dari aspirasi rakyat yang harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kota Bima juga mendorong agar pemerintah daerah mampu mengintegrasikan prioritas pembangunan Kota Bima, dengan program-program prioritas Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan dapat berjalan lebih sinkron dan target pembangunan bisa dicapai secara optimal.
Tak hanya menyoroti sisi perencanaan, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui upaya menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, potensi daerah yang dimiliki Kota Bima harus terus dimaksimalkan, baik dari sektor ekonomi lokal, produk unggulan masyarakat, maupun nilai-nilai budaya daerah yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.
“Potensi lokal yang kita miliki harus dikelola secara lebih serius. Produk unggulan daerah, kekayaan budaya, serta sumber daya yang ada harus mampu memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah,” tambahnya.
*Kahaba-01
