Kota Bima, Kahaba.- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Tanjung Kota Bima mulai berjalan. Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Pemerintah Kota Bima meninjau langsung lokasi pembangunan, Selasa 22 September 2026.
Peninjauan dihadiri perwakilan KKP, Suraji, selaku perwakilan PPK KNMP wilayah Nusa Tenggara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima H Junaidin, Camat Rasanae Barat Idham, Lurah Tanjung Irwan, unsur TNI, kontraktor, konsultan pengawas, RT/RW, penyuluh perikanan dan pihak terkait.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima H Junaidin, mengatakan pembangunan KNMP merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan pesisir Kota Bima.
Ia berharap keberadaan kawasan tersebut tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Dengan adanya pembangunan Kampung Nelayan ini, kami berharap ekonomi masyarakat meningkat dan aktivitas UMKM semakin berkembang,” ujarnya.
Menurut Junaidin, Kota Bima mendapatkan alokasi pembangunan KNMP di dua lokasi pada Tahun Anggaran 2026, yakni Kelurahan Tanjung dan Kolo.
Dirinya mengatakan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk mendorong keberlanjutan program tersebut pada tahun berikutnya.
“Inshaa Allah, di tahun selanjutnya kita akan ditambah lagi anggaran lanjutan untuk pembangunan KNMP di dua lokasi tersebut, yaitu Tanjung dan Kolo,” katanya.
Pembangunan KNMP Tanjung dikerjakan CV Marangga Jaya Perkasa dengan nilai kontrak Rp2,32 miliar, berdasarkan kontrak/SPMK Nomor B.24784/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2026 tertanggal 3 September 2026.
Junaidin menambahkan, kawasan Tanjung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang ekonomi sekaligus destinasi wisata pesisir.
“Tidak menutup kemungkinan ke depan kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata. Karena itu, pemanfaatannya harus dimaksimalkan dan bisa menjadi ikon bagi Kelurahan Tanjung,” ujarnya.
Sementara pembangunan KNMP di Kelurahan Kolo telah dimulai beberapa pekan sebelumnya. Proyek tersebut dikerjakan CV Sinar Lima dengan nilai kontrak Rp4,355 miliar, berdasarkan kontrak/SPMK Nomor B.23741/DJPT.6/PI.420/PPK/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026.
Usai meninjau lokasi, tim KKP berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Pembahasan mencakup optimalisasi kawasan, pengembangan UMKM, penguatan aktivitas ekonomi nelayan serta peluang pengembangan wisata.
*Kahaba-01
