Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi menyorot cara Lurah Sarae menerbitkan surat permohonan sumbangan logistik kepada sejumlah toko di lingkungan setempat, untuk membantu terlaksananya Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) yang sudah beberapa hari terakhir diterapkan di Kota Bima.
Menurut Ryan, cara yang dilakukan lurah tersebut benar – benar mempermalukan wibawa pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan PSBK, agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Dalam surat yang dikeluarkan Lurah Sarae itu tertuang untuk membantu kerja tim gugus tugas kelurahan, sementara di dalam perwali itu sudah diatur semua termasuk masalah pendanaan,” sorotnya, Jumat pagi (15/5).
Menurut Duta Partai Demokrat itu, karena sudah ada pendanaan, maka lurah tidak perlu meminta – minta sumbangan. Apalagi mengeluarkan surat secara resmi.
“Ini bikin malu Pemerintah Kota Bima saja, ada kop pemerintah di atas surat itu,” ungkapnya.
Sementara sambung legislatif muda itu, semua pemilik toko di Kelurahan Sarae telah membayar pajak dan restribusi. Jadi, tidak perlu masalah PSBK ini dibebankan lagi kepada mereka.
Terhadap masalah ini, pihaknya akan segera mempanggil Lurah Sarae untuk klarifikasi. Guna menanyakan apa motivasinya meminta sumbangan tersebut.
“Sekarang kan masih agenda monev kita juga, kalau tidak kita panggil, nanti biar kita yang datangi lurahnya,” tegas Ryan.
Sementara itu, Lurah Sarae Budiman saat dikonfirmasi menjelaskan, sejatinya ia menolak untuk mengeluarkan surat itu. Karena tidak ingin jadi masalah dikemudian hari.
“Sumpah demi Allah SWT saya bertanya kepada RT RW, apakah surat ini tidak akan merusak nama saya. Karena surat itu muncul bukan inisiatif saya, tapi inisiatif RT RW,” terangnya.
Tapi karena melihat situasi kelurahan saat itu yang belum ada anggarannya, sementara PSBK sudah mulai diterapkan dan tim mulai begadang hingga jelang sahur, akhirnya timbul nuraninya untuk menandatangani surat tersebut. Jika memang salah, akan ditanggung bersama.
“Jadi baru kali ini benar – benar terdesak, karena memang dana Covid waktu itu belum turun,” katanya.
Karena anggaran di kelurahan sudah cair sambung Budiman, ia pun siang ini akan menggelar pertemuan dengan para RT RW, meminta agar hentikan permintaan sumbangan tersebut.
Selaku lurah juga kata Budiman, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kota Bima karena keliru telah mengeluarkan surat tersebut. Tentu ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati – hati dalam bekerja.
“Kepada pemilik toko hanya minta mie dan air minum saja. Tapi kelirunya saya memang telah mengeluarkan surat itu, saya meminta maaf kepada pemerintah. Saya benar – benar merasa bersalah,” pungkasnya.
*Kahaba-01
