Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah catatan disampaikan Komisi III DPRD Kota Bima saat turun Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Kamis (28/10). Terutama, soal pengoperasian Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian urusan parkir dan traffic light yang acapkali dikeluhkan masyarakat.
Diakui anggota Komisi III DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin, saat Monev di Dishub pihaknya turun melihat langsung kondisi BPKB. Rencananya, akhir bulan November 2021 balai tersebut akan beroperasi.
“Semoga tidak meleset lagi. Karena kaitan dengan PAD, total pendapatan dari balai ini jauh dari harapan,” ungkapnya.
Oleh karena itu menurut Amir, jika pengoperasian balai terus meleset, maka jangan berharap banyak bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berkaitan dengan soal parkir kata Duta PKS itu, masih menjadi masalah runyam yang sulit diurai. Hingga saat ini masih saja dikeluhkan masyarakat.
Sulit dibedakan mana parkir resmi yang dikelola pihak ketiga, dan mana sebenernya parkir liar.
Seperti contoh, parkir di Convention Hall Paruga selalu dikeluhkan masyarakat. Kendaraan roda empat saja, nominal yang dikeluarkan untuk membayar parkir bisa mencapai Rp 10 ribu. Belum lagi sejumlah parkir di lokasi lain yang liar dan tanpa diperhatikan oleh Dinas Dishub.
“Pada momen Monev tadi kami meminta Dishub segera berpikir cerdas. Karena dalam hitungan kami, mestinya PAD dari parkir bisa lebih tinggi dari sekarang,” katanya.
Sementara itu tambah Amir, masalah traffic light dibeberapa tempat juga masih menjadi masalah klasik di Kota Bima. Banyak ditemukan lampunya yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga tertib berkendara tidak bisa diharapkan.
“Kami minta untuk traffic light dirawat dan diganti jika sudah tidak berfungsi. Dishub juga punya anggaran untuk itu. Agar lalu lintas di jalanan bisa tertib,” tambahnya.
*Kahaba-01
