Kabupaten Bima, Kahaba.- Rencana sebagian pengurus teras Partai Golkar Kabupaten Bima untuk segera menggelar Musdalub dalam memilih ketua partai pasca ditinggal Almarhum H. Ferry Zulkarnain, ST bakal tersandung aturan internal partai. Pasalnya, sesuai hasil Rapimnas DPP Partai Golkar Tahun 2013 lalu, selama tahun 2014 tidak ada lagi kegiatan Musda maupun Musdalub, demikian ditegaskan Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar, Wahyudin, S.Ag.
”Saya hanya merujuk pada hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2013 bahwa Musdalub tidak bisa dilakukan menjelang pemilu seperti saat sekarang ini,” terang Wahyu saat di kantor DPRD, Senin (6/1).
Menurut Wahyu, sesuai hasil Rapimnas partai, pelaksanaan Musda maupun Musdalub di tingkat struktur pengurus mulai dari DPD, DPW dan DPP, batas akhir pelaksanaannya tanggal 31 Desember 2013.
Kata dia, tujuannya pelarangan Musdalub adalah dalam rangka membangun semangat kebersamaan seluruh kader partai golkar dalam memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang di helat tahun 2014 ini.
“Kita harus menghilangkan agenda partai yang dapat memunculkan perpecahan dan perbedaan dalam rangka memenangkan pemilu tahun 2014 ini, sehingga dengan tidak menggelar Musdalub maka tujuan konsolidasi partai dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, kekosongan jabatan posisi ketua, sebagaimana yang berlaku di Partai Golkar akan digantikan oleh pengurus yang ada dalam struktur yang sudah ada. “Posisi Ketua diberikan kepada ketua yang membidangi organisasi sampai batas waktu dilaksanakan Musda sesuai batas waktu periodenisasi yang ada,” terangnya.
Dikatakannya, Musdalub tentu melanggar ketentuan hasil Rapimnas. “Kalau dipaksakan melanggar aturan main dan memunculkan perpecahan, tentu kondisi ini mengakibatkan turunnya semangat partai dalam memenangkan pemilu. Kader golkar adalah kader yang potensial secara keseluruhan dan ini dibutuhkan semangat kebersamaan,” ujar mantan Ketua KNPI Kabupaten Bima itu.
Apakah takut kalah bila Musdalub dilaksanakan? Wahyu menjawab, soal musdalub diselenggarakan sekarang atau nanti itu bukan urusan soal menang dan kalah. “Dalam berpolitik kalah dan memang bukan menjadi soal apalagi sesama partai,” imbuhnya.
Menurutnya, persoalan Musdalub lebih pada penegakan regulasi sebagai aturan main di dalam partai. Dan tradisi di partai golkar, jika ada perbedaan dalam pilihan akan selesai pasca pemilihan dan tidak akan berkembang atau berkelanjutan.
”Ini masalah semanagat saja, saya pikir semua kita memahami aturan namun karena semangat berlebihan sedikit lupa dengan aturan itu,” pungkas sekretaris Komisi I itu.
Bagaimana tanggapan pengurus DPD I NTB? Menurut Wahyu, semua masukan diterima dan ditampung oleh DPD, termasuk pengusulan dua nama yang akan memimpin untuk sementara yaitu dirinya dan Hj. Dinda Damayanti Putri (Istri Alm. Ferry Zulkarnain).
“Saat ini pengurus DPD I sedang berkonsultasi dengan DPP terkait kepemimpinan partai di Kabupaten Bima. Dan tentang Musdalub, belum ada keputusan akan dilaksanakan atau tidak. Dan intinya, jika Musdalub dilaksanakan itu melanggar hasil Rapimnas,” ungkapnya.
Ia mengakhiri, semua usulan yang diberikan kaitan tentang kekosongan jabatan seperti yang terjadi saat ini sudah diterima oleh pimpinan partai di Wilayah dan di Pusat.”Kita tunggu saja hasilnya, namun yang pasti saya berpegang pada aturan, bukan soal mana yang banyak dan sedikit yang memberikan masukan. Kita harus bersandar pada AD/ART dan PO partai,” tuturnya lagi.
*DEDY
