Kota Bima, Kahaba.- Dinamika perpolitikan di Kota Bima yang pada awal tahun 2013 ini semakin menghangat dengan akan dilangsungkannya prosesi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kota Bima. Jika biasanya sumber eskalasi politik berasal dari pergerakan para kontestan, tetapi kali ini salah satu badan penyelenggara pemilu, yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Bima mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan.
Dalam jumpa pers Kamis sore (17/1/2013), Ketua Panwaslu Kota Bima, Drs. Arief Sukirman MH, menyampaikan pernyataan bernada emosi, mengancam memboikot jalannya Pilkada Kota. Tindakan ini dilakukannya akibat tidak respeknya Pemkot Bima dalam berbagai hal terkait keberlangsungan dan keberadaan Panwaslu yang mesti mendapat dukungan penuh Pemkot sebagaimana dimanatkan undang-undang.
Kekecewaan terhadap sikap apriori Pemkot terhadap Panwaslu, kata Arief yang didampingi oleh dua anggota Panwaslu Kota Bima Ir. Khairuddin M. Ali, M.Ap serta Asmah, S. Sos , mulai dari persoalan anggaran Panwaslu yang dialokasikan Pemkot hanya sebesar Rp 800 juta yang sangat tidak sebanding dengan kebutuhan penganggaran Panwaslu dan seluruh jajarannya selama menjadi bagian penyelenggara Pilkada Kota Bima.
Dana sebesar itu jelas Arief, pun dialokasikan Pemkot dalam APBD 2013. Padahal katanya kerja Panwaslu mestinya telah dimulai sejak Desember 2012. Semakin terlihat indikasi lain yang dimainkan Pemkot, ketika anggaran sebesar Rp 800 juta, ingin diberikan dalam dua tahap, “Aturan mana lagi yang menggariskan seperti itu, “sentilnya sembari menuding Pemkot memang sengaja menghambat kerja pengawasan yang dilakukan Panwaslu.
Hingga kini diakuinya, semua infrastruktur pendukung mulai dari kantor hingga penganggaran kegiatan disiasati dengan mengutang uang orang. Menjadi dilematis katanya, amanat negara yang diemban harus dijalankan, sementara dana pendukung kegiatan sepersepun belum ada. Padahal terkait anggaran yang mesti diterima awal Desember 2012 dari Pemkot, telah diingatkan KPUD Kota Bima, untuk disediakan oleh pemerintah. Ternyata baru dianggarkan 2013.
Mirisnya lagi, mobil dinas (Mobdis) pinjam pakai dari Pemkot jenis Taruna warna biru dengan nomor polisi EA 21 S sangatlah tidak layak dioperasikan sebagai penunjang kegiatan. “Mobil itu nyaris membunuh kami saat bertugas, “ujarnya. Dia memastikan saat acara pelantikan Panwaslucam akan mengembalikan mobil tersebut dengan memberikan secara simbolis kunci kontak pada pejabat Pemkot yang hadir.
Kalau proses yang njelimet dan tidak adanya dukungan yang bermoral dari Pemerintah, Arief memastikan akan memboikot jalannya Pemilukada dengan tidak akan melakukan pengawasan sama sekali. Ketika ditanya wartawan, apakah Pemilukadanya dinyatakan syah, Arief mengisyaratkan, suksesnya dan syahnya sebuah pemilu adanya pelaksana dan peserta pemilu itu sendiri. Pelaksana pemilu jelasnya, ada KPU dan Panwaslu, “Kalau salah satunya tidak berfungi maka pemilu tersebut gagal, “katanya. [AR/BQ*]
