Kota Bima, Kahaba.- Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, H Mohammad Rum hadir dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin 30 Oktober 2023.
Rakor yang dihadiri seluruh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota se-Indonesia ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.
Pada pertemuan ini, Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Rum menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah lainnya serta private sektor untuk menciptakan Mal Pelayanan Publik yang efisien dan berkualitas,” ujarnya.
Rakor ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia, dan Pj Wali Kota Bima menjadi salah satu pemangku kepentingan yang turut berperan dalam mewujudkannya.
Isu strategis nasional yang dibahas antara lain adalah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim dan bencana peperangan yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Negara Indonesia.
“Jangan terjebak dengan rutinitas sehari-hari, Kepala Daerah harus mengerti dan memahami kondisi terkini” ungkap Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan arahan di moment rakor yang diselenggarakan di Istana Negara ini.
Lebih lanjut Jokowi menekankan memasuki tahun politik, agar Kepala Daerah tetap menjaga netralitas.
Rangkaian kegiatan rakor ini selanjutnya dilaksanakan di Kantor Kemendagri RI. Mendagri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya mengungkapkan dengan adanya Keputusan Pilkada Serentak 2024, memberi peluang lahirnya Penjabat Kepala Daerah dengan waktu jabatan yang cukup lama, ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk menilai sistem mana yang lebih bagus dalam rekruitment Kepala Daerah, apakah melalui sistem Pilkada langsung atau sistem non Pilkada melalui mekanisme penugasan.
Untuk mengawal dan mengevaluasi sistem penugasan penjabat kepala daerah ini, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap kinerja para penjabat kepala daerah.
Rakor ini diikuti oleh 23 Pj. Gubernur, 37 Pj. Wali Kota, dan 133 Pj. Bupati se-Indonesia. Beberapa materi pengarahan diantaranya meliputi isu strategis dari Kemenkeu, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud ristek, Kemenpan RB dan Kementan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
Salah satu isu strategis yang juga menjadi pembahasan penting dalam ajang ini adalah isu lonjakan inflasi dan stabilitas harga pangan.
*Kahaba-01
