Kota Bima, Kahaba.- Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Salah satu fokus program tersebut pada tahun 2019 di Pemkot Bima yakni di Kelurahan Rontu. Pada kelurahan itu, difokuskan pada penataan wilayah bantaran sungai. Sebelum pekerjaan dimaksud dilaksanakan, Rapat Koordinasi (Rakor) yang difasilitasi oleh Kotaku digelar di Aula Kantor Kelurahan Rontu dan dihadiri oleh Walikota Bima HM Lutfi.
Walikota Bima mendengarkan berbagai kendala juga keluh kesah mengenai penolakan beberapa warga masyarakat kelurahan rontu untuk direlokasi.
Dalam arahannya Walikota menyampaikan bahwa program Kotaku di Kelurahan Rontu yakni pemanfaatan jalan inspeksi, ini bertujuan untuk memudahkan akses ke wilayah yang sulit dilewati dan dijangkau. Relokasi Ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa daerah bantaran sungai itu milik negara dengan jarak 15 meter dari bibir sungai.
“Kelurahan Rontu mendapatkan anggaran dari program Kotaku dengan jumlah yang fantastik yaitu Rp 12 miliar. Ke depannya penataan wilayah bantaran sungai akan dibangun taman, tempat nongkrong. Sehingga banyak masyarakat lain datang ingin berfoto-foto setelah melihat penataan wilayah yang sangat baik dan ini juga mendompleng pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di kelurahan rontu,” jelas Walikota.
Ia juga menjelaskan tujuannya datang dan meninjau lokasi untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat Rontu. Dari keluhan itu, semoga pemerintah bisa memberikan jalan keluar. Apalagi ada warga yang tidak terima dengan adanya program dimaksus.
“Saya sangat kecewa apabila program ini tidak diterima di Kelurahan Rontu, apalagi kelurahan lain sangat mengharapkan program ini,” ucapnya.
*Kahaba-01
