Kota Bima, Kahaba.- Menjawab sorotan untuk empat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima yang dinilai ‘mandul’ peroleh PAD selama dua tahun terakhir, Wakil Walikota (Wawali) Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE mengaku ingin ada parameter yang jelas untuk menilai kinerja mereka. Bila perlu akan membuatkan rapot, jika rapot PAD tahun 2014 masih buruk, maka pihaknya akan bertindak tegas.
Saat di wawancara usai pencanangan program Stop Buang Air Besar Sembarangan, ke depan pihaknya menginginkan ada parameter kinerja SKPD. Bila perlu bisa dibuatkan rapot untuk menilai khusus kinerja kepala SKPD, termasuk masalah capaian PAD yang tidak memenuhi target. “Kalau tahun 2014 tidak ada perkembangan berarti dan nilai rapor SKPD buruk, kita akan mengambil tindakan,” ujarnya.
Ia mengaku, secara umum pihaknya sudah membahas mengenai SKPD yang tidak mampu mendapat PAD sesuai target. Bahkan sudah memanggil empat SKPD yang dimaksud. Hasilnya, ada beberapa kendala yang di temui sehingga tidak bisa meraih sesuai target. “Nanti bila perlu kita identifikasi lagi, apa kendalanya, apa problem nya. Apakah penilaian potensi PAD yang salah, ataukah rasa tanggungjawab kepala SKPD yang tidak ada,” katanya.
Rahman mencontohkan, setelah memanggil kepala Dinas PU Kota Bima karena tercatat sebagai SKPD yang paling rendah capai PAD, alasan – alasannya yang dikemukakan yakni persoalan alat berat. “Kami kira alasan Dinas PU itu juga benar, karena memang alat beratnya sudah melewati batas usia ekonomis,” terangnya.
Menurut dia, penetapan target PAD berdasarkan analisa potensi. Namun yang namanya perkiraan, semua bisa saja terjadi. “Jika ada yang salah dengan analisa potensi, kita coba melihat analisa lain yang lebih nyata untuk meraih PAD,” tandasnya.
Ditanya mengenai saran anggota DPRD Kota Bima untuk mengevaluasi dan memutasi kepala SKPD yang kinerjanya buruk dalam meraih PAD, Rahman menilai saran itu sangat bagus. “Kita pertimbangkan saran DPRD Kota Bima,” jawabnya.
Ia menambahkan, saran Wakil Rakyat untuk membentuk tim pengawas untuk pencapaian PAD juga dinilainya bagus. “Saran itu memang harus dilakukan. Kita ke depan akan berusaha optimalkan peran lembaga pengawasan seperti Inspektorat untuk masalah pengelolaan PAD,” tambahnya.
*BIN
