Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten Bima mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp209,4 miliar atau 95,17 persen dari target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut diungkapkan Bupati Bima, Ady Mahyudi saat menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin 30 Maret 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Bupati menjelaskan, target PAD Kabupaten Bima pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp220 miliar, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp209,4 miliar.
“Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah, di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi yang dihadapi sepanjang tahun anggaran 2025,” katanya.
Tak hanya PAD, Bupati juga memaparkan bahwa secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima ditargetkan sebesar Rp2,081 triliun dan berhasil terealisasi sebesar Rp2,060 triliun atau 99,01 persen.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Untuk Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Bima menargetkan sebesar Rp1,835 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,825 triliun atau 99,46 persen.
Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp26,3 miliar dan terealisasi penuh sebesar Rp26,3 miliar atau 100 persen.
Bupati Ady Mahyudi menyampaikan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan fiskal.
Ia menegaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus penting pemerintah daerah, karena menjadi ukuran kemandirian fiskal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pendapatan daerah yang tercapai dengan baik tentu menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bima,” ujarnya.
Menurutnya, ke depan pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan PAD melalui penguatan sektor-sektor potensial, perbaikan tata kelola pendapatan, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik yang berdampak pada penerimaan daerah.
*Kahaba-01
