Kota Bima, Kahaba.- Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kota Bima semester pertama tahun 2025 tercatat masih sangat rendah. Hingga pertengahan tahun, serapan anggaran baru mencapai 26,59 persen.
Kepala BPKAD Kota Bima A Haris mengungkapkan kondisi ini saat mengikuti rapat koordinasi antara Banggar DPRD Kota Bima dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang sidang DPRD, Selasa 10 Juni 2025.
“Serapan anggaran saat ini baru menyentuh 26,59 persen,” sebutnya.
Kata Haris, serapan ini sebagian besar berasal dari belanja rutin. Sementara itu, belanja modal dan pengadaan barang dan jasa masih berproses.
“Itu pun masih didominasi belanja operasional. Belanja modal belum semua berjalan, dan belum ada pengajuan dari OPD untuk pengadaan barang dan jasa,” terang Haris.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dari legislatif. Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih mendorong eksekutif agar segera melakukan percepatan realisasi belanja, terutama pada sektor produktif dan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Serapan anggaran yang lambat akan berdampak pada banyak sektor, termasuk laju inflasi. Karena itu, kami minta pemerintah kota segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat realisasi anggaran,” tegas Syamsurih.
Ia juga menambahkan, rendahnya belanja modal bisa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor jasa konstruksi, UMKM, serta penyedia barang dan jasa di daerah.
Legislator berharap agar OPD tidak menunda proses administrasi dan segera mengajukan pengadaan sesuai rencana kerja.
*Kahaba-01
