Kota Bima, Kahaba.- Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin memimpin rapat terbatas bersama Sekretaris Camat Rasanae Barat dan seluruh lurah se-Kecamatan Rasanae Barat, Senin 29 Juni 2026, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat kelurahan sekaligus memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal.
Rapat yang turut dihadiri Asisten II Setda Kota Bima H Supratman dan Kepala BKPSDM Muhammad Mahdum itu menekankan pentingnya peran lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Wali Kota meminta seluruh lurah lebih aktif turun ke lapangan, membangun komunikasi dengan RT, RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh elemen masyarakat agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Lurah harus hadir di tengah masyarakat. Jangan menunggu laporan, tetapi aktif mendengar dan mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi warga,” tegasnya.
Dalam arahannya, Wali Kota juga menyoroti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia menginstruksikan para lurah melakukan verifikasi data calon penerima, memahami indikator penentuan desil, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi menjadi perhatian serius. Seluruh lurah diminta memperkuat pengawasan bersama seluruh unsur masyarakat dan segera melaporkan pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Pangkalan yang menyalahgunakan distribusi gas subsidi akan diberikan sanksi tegas hingga direkomendasikan pencabutan izinnya,” katanya.
Kebersihan Kota Bima, khususnya di wilayah Kecamatan Rasanae Barat sebagai pusat aktivitas masyarakat, juga menjadi fokus pembahasan. Wali Kota meminta lurah memastikan pengelolaan sampah berjalan baik, toko-toko menyediakan tempat sampah, serta menata pedagang kaki lima agar kawasan perdagangan tetap bersih dan nyaman.
Selain itu, berbagai persoalan seperti krisis air bersih, ketertiban umum, hingga pengelolaan persampahan diminta segera dilaporkan secara berjenjang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Di akhir arahannya, Wali Kota menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi keuangan daerah bukan alasan untuk tidak bekerja. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah, komunikasi yang baik, dan solusi nyata atas setiap persoalan,” pungkasnya.
*Kahaba-01
