PMII Desak Pemerintah Hentikan Import Beras

Kota Bima, Kahaba.-  Kebijakan pemerintah untuk kembali mengimport beras dari luar negeri menuai reaksi dari mahasiswa. Di Bima, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima menggelar aksi unjuk rasa menyoal import beras, Kamis (20/9) siang.

PMII Bima saat aksi di depan kantor Pemkot Bima. Foto: Ady

Organisasi dengan warna khas bendera biru kuning ini dalam aspirasinya mendesak pemerintah pusat agar segera menghentikan kebijakan import beras. Menurut mahasiswa, import beras bukan pilihan bijak karena hanya akan merugikan petani.

“Kebijakan import beras jelas kontroversial karena Indonesia negara penghasil beras yang harusnya menjadi lumbung pangan Asia,” sebut Koordinator Aksi Ona Sutra dalam orasinya di depan Kantor Walikota Bima.

Apalagi berdasarkan laporan Bulog kata Ona Sutra, stok beras Indonesia saat ini melebihi kebutuhan dengan jumlah cadangan hingga 2,2 juta ton. Stok beras ini diyakini masih mencukupi hingga Juni 2019 mendatang.

“Lalu alasan apa yang dijadikan dasar pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengimport beras? Ini jelas kebijakan keliru,” ujarnya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah ikut menyuarakan penolakan terhadap import beras untuk membela kepentingan petani. Pemerintah diminta memprioritaskan beras hasil pertanian dalam negeri.

Selain isu import beras, isu lain yang disuarakan PMII Cabang Bima yakni soal anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kendati masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi pemerintah wajib mengambil langkah antisipasi gejolak kenaikan harga barang.

“Dampak anjloknya rupiah harus segera diantisipasi. Kami mendorong agar pemerintah tetap menjaga kestabilan harga barang dan sembako,” kata Ketua Umum PC PMII Bima Wiro Ardiansyah.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *