Kota Bima, Kahaba.- Lelang jabatan atau seleksi JPT untuk 5 OPD Lingkup Pemkot Bima saat ini masih berproses. Dalam waktu dekat, panitia akan memulai tahapan seleksi untuk dilanjutkan dengan proses selanjutnya.
Terkait ini, Anggota DPRD Kota Bima M Irfan menyampaikan tanggapan. Menurutnya, seleksi JPT ini dihentikan. Karena pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki sistem pemerintahan yang baik, apalagi saat ini sedang berurusan dengan KPK.
“Jangan dulu urus dan mengejar adanya kepala dinas. Jangan menambah masalah di Pemerintah Kota Bima, kasian pemerintah ini,” ujarnya, Rabu 30 Agustus 2023.
Kata Irfan, dugaan pelanggaran tahapan seleksi ini terpampang di depan mata. Antara lain ketua panitia saja Inspektur Kota Bima, bukannya Bidang SDM. Padahal masih ada Asisten SDM atau Kepala BKPSDM.
“Kenapa harus ditunjuk orang yang bukan bidangnya,” sorot Irfan.
Kemudian ungkap Irfan, belum lagi tahapannya yang mengacu pada Perwali 59 Tahun 2021 tentang standar kompetensi. Kemudian selama ini tertipu keberadaan asesor saja yang menyeleksi masih standar nilai Akreditasi B. Padahal jelas urusannya tertuang di Peraturan Kepala BAKN Nomor 26 Tahun 2019.
“Jangan kita buta dengan regulasi yang ada. Kasian pemerintah dan kasian Wali Kotanya. Karena ASN tidak memberikan telaahan yang sesuai regulasi pada pemimpinnya,” tegasnya.
Saran Irfan, Wali Kota harus cerdas melihat ini semua. Jangan sampai ada masalah baru lagi demi kepentingan sesaat para oknum birokrasi yang hanya menggunakan pola pendekatan sesaat. Sehingga tidak sejalan dengan profesionalisme clean and good government yang diidamkan oleh seluruh daerah.
“Untuk itu, saya menyarankan kepada Wali Kota untuk melihat lebih cermat, jangan sampai ada masalah lagi yang muncul dikemudian hari, karena dengan rayuan dan tipuan para oknum birokrat yang hanya loyalitas semu,” tuturnya.
Ia bahkan menduga, ini juga bagian dari gratifikasi birokrat yang selama ini memanfaatkan kondisi daerah yang lagi sekarat dan banyak persoalan.
Sekda juga lanjutnya, jangan hanya cari aman semata. Karena Sekda adalah panglima birokrasi. Jangan melihat ini hal yang sepele.
“Ini bagian dari KKN juga jika birokrasi melanggar aturan yang ada,” tegasnya lagi.
Terakhir tambah pria yang juga Ketua PKB Kota Bima itu, jika lelang jabatan ini dipaksakan. Pertanyaannya hanya satu, siapakah yang akan melantik hasil seleksi nanti. Di sisi lain semua dunia sudah mengetahui status pemimpin hari ini.
“Jangan buang-buang anggaran wahai oknum birokrat. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab seandainya ini jadi masalah,” tanya Irfan.
Wakil Rakyat 2 periode itu mengajak mari benahi pemerintahan ini. Sebab, masih banyak para ASN yang belum diangkat kembali ke jabatannya, setelah beberapa tahun diturunkan tanpa sebab.
Kasian mereka, bukannya hari ini para pejabat mengurus pundi-pundi pribadi demi kepentingan sesaat. Pikirkan pejabat yang sudah diturunkan.
“Kembalikan mereka di porsi yang sesuai dengan jabatan lamanya. Mereka manusia yang harus diperhatikan,” tambahnya.
*Kahaba-01
