Kabupaten Bima, Kahaba.- Lilis Mulyadi, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah (PPS) mengaku kalau PPS yang dikelolanya sudah dalam kategori wajar pendikan dasar (Dikdas). Nama siswa penerima BOS tahun 2011 dan 2012 itu memang siswa MI dan Siswa Pondok PPS yang belajar di sore harinya. “Ada penggeseran siswa, yang sekolah di MI, kami daftar juga di PPS agar masuk dalam dana BOS,” ujarnya kepada Kahaba, Senin, 26 Agustus 2013 via ponselnya.
Awalnya, Lilis mengungkapkan tidak tau dasarnya pelarangan nama double sebagaimana yang di atur dalam petunjuk Pelaksana (Juklat) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Dana itu selain dialokasikan untuk siswa, juga diperuntukkan untuk pembiayaan para ustadz yang mengabdi di PPS itu. “Rata-rata ustadz tidak ada gajinya, dari dana itu kita sisihkan untuk pembiayaannya,” kata Lilis.
Pihaknya mengaku salah dan akan bertanggungjawab atas temuan pengembalian dana BOS tahun 2011 dan 2012 sebagaiamana yang menjadi temuan Inspektorat Kemenag RI. “Mau tidak mau kita sudah bersalah dan harus dikembalikan uang itu,” tandasnya.
Adanya dugaan manipulasi data, dibantai oleh Lilis. “Kalau soal itu mungkin di luar PPS. Karena Data siswa MI memang kita sekolahkan di PPS di sore harinya. Mungkin juga ada kesalahan pengetikan dalam pengusulan dulu,” kilahnya.
Saat ini, walau pengembalian uang BOS harus dilakukan, Lilis tetap akan mempertahankan PPS yang di rintisnya itu. Dan mulai bulan ini, dirinya berjanji akan mengembalikan uang itu. “Mulai tahun ini kita akan usaha pengembaliannya. Mungkin bulan ini kita sudah akan menyetor ke Kemenag Kabupaten Bima, karena petunjuk pengembaliannya sudah ada,” terang Lilis..
Ia pun mengaku dalam mencari uang untuk pengembalian itu sangat susah. Katanya, tidak ada bantuan sedikitpun untuk PPS yang dikelolanya sejak kasus itu terjadi. Padahal dalam dana BOS ada ruang pengembangan untuk perbaikan tiga ruang kelas yang telah dibangunnya itu. “Susah cari uang Pak, Kami pun tak pernah dapat bantuan lagi,” ujarnya kepada Kahaba. [BM]
