Kabupaten Bima, Kahaba.- Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima tak henti-hentinya di ‘gempur’ dengan demonstrasi. Sudah berkali-kali aktivis pro demokrasi kerap berorasi di depan kantor yang terletak di sebelah utara kawasan taman ria kota Bima itu. Aksi kali ini tidak hanya satu lembaga pergerakan seperti biasanya. Bahkan beberapa elemen organisasi membangun front dan menderukan ketimpangan yang ada di Dikpora Kabupaten Bima.
Aliansi yang tergabung yaitu Front Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan (AMPUH). Aliansi Nasional Mahasiswa dan Kepemudaan Indonesia (Aliansindo), Lembaga Studi untuk Perubahan (LSIP), Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima (KMLB), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Persatuan Gerakan Rakyat (PAGAR). Mereka secara bergantian menyatakan sikap kritisnya di Dikpora Kabupaten Bima, Senin, 7 Oktober 2013.
Mereka menduga adanya penyelewengan dana DAK tahun 2012/2013 serta rintisan BOS tahun 2012/2013 untuk renovasi sekolah dan pengadaan buku kegiatan belajar mengajar se Kabupaten Bima. “Proyek DAK dan rintisan BOS diduga sarat dengan nuansa korupsi dan penyimpangan,” ujar Hermansyah alias Kendy, Kordinator lapangan aksi itu.
Selain itu, kata Kendy, tindakan premanisme oleh oknum yang diduga membela dinas Dikpora Kabupaten Bima harus dihukum seberat-beratnya. “Preman itu menciderai demokrasi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.
Kendy dan puluhan massa yang hadir mengawali demonstrasi dari kampus STKIP Bima dengan menggunakan Mobil angkutan dan beberapa sepeda motor. Mereka melakukan orasi secara bergantian.
“Pihak Dikpora Kabupaten Bima telah melakukan manipulasi dan penyelewengan anggaran terkait penggunaan dana DAK dan dana BOS tahun 2012/2013 sehingga sangat merugikan masyarakat pendidikan yang ada di Kabupaten Bima. Selain itu, Pihak Dikpora Kabupaten Bima diduga sengaja menyewa preman untuk melawan dan memukul mundur demonstrasi yang di bangun selama ini,” ujar salah satu orator lainnya, Owen.
Mereka pun menunntur agar Dikpora Kabupaten Bima memanggil semua Kepala SMA se Kabupaten Bima guna melaksanakan audiensi dengan massa aksi dan menjelaskan tata cara penggunaan dana DAK dan Rintisan BOS tahun 2012/2013. Selain itu, front aksi pun meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan investigasi dan segera menindak oknum pegawai Dikpora Kabupaten Bima terkait dugaan penyelewengan APBN dan APBD.
“Kepala Dikpora harus bertanggung jawab atas tindakan premanisme terhadap massa Aliansindo dan berbagai persoalan yang muncul di Dinas Dikpora. Kalau tidak, lebih baik mengundurkan diri dan meminta kepada Bupati Bima untuk mencopot Kepala Dinas (Drs. Jubaer HAR, M.Si),” ujar Hermansyah dengan lantangnya.
Lagi-lagi tak ada tanggapan dari pihak Dikpora Kabupaten Bima. Sekitar pukul 12.00 Wita, massa aksi membubarkan diri dengan aman dan terkendali. [BM]
