Kota Bima, Kahaba.- Jabatan di lingkup Pemerintah Kota Bima kini tak bisa lagi hanya dipandang sebagai posisi aman tanpa risiko. Pasalnya, pasca pelantikan pejabat tinggi pratama, administrator, dan fungsional bulan lalu, setiap pejabat terutama Kepala OPD diwajibkan menandatangani kontrak kerja.
Hal itu ditegaskan langsung Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin saat memimpin apel gabungan lingkup Pemkot Bima, Senin 8 September 2025.
Menurutnya, kontrak kerja tersebut menjadi acuan sekaligus ukuran kinerja pejabat. Di dalamnya tertuang kewajiban, termasuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan kedua tahun berjalan.
“Jika target tidak tercapai, maka akan ada konsekuensinya. Jangan kaget kalau jabatannya dicopot,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Aji Man itu.
Tak hanya Kepala OPD, kontrak kerja ini juga berlaku hingga level bawahan. Aji Man bahkan meminta setiap Kepala OPD membuat kontrak serupa bagi aparatur di bawahnya.
“Tujuannya jelas, agar kinerja pejabat terukur, disiplin, dan sejalan dengan visi-misi daerah,” tandasnya.
*Kahaba-01
