Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bappeda, Kamis 19 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan dan dihadiri Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, Sekretaris Daerah, Inspektur, staf ahli, para asisten, kepala OPD, direktur RSUD, camat se-Kota Bima, serta perwakilan Bappeda Provinsi NTB secara virtual.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Syamsurih menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin tertekan.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi nasional melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025, serta pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp303 miliar berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Bima.
Menurutnya, komposisi belanja pegawai yang hampir mencapai 60 persen dari total APBD menjadi tantangan serius, mengingat batas ideal berada di kisaran 30 persen.
“Kondisi ini mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan prioritas masyarakat,” ujarnya.
Syamsurih mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati sejumlah langkah penyesuaian, di antaranya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 20 persen, serta penataan belanja terkait pegawai PPPK yang nilainya mencapai sekitar Rp45 miliar.
“Langkah ini dilakukan agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan ruang anggaran masih tersedia untuk program prioritas masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, Ketua DPRD juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran pembebasan lahan. Padahal, percepatan pembebasan lahan dinilai sangat krusial untuk mendukung program strategis pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi.
Ia mengingatkan, banjir besar yang melanda Kota Bima pada 2016 dengan kerugian mencapai sekitar Rp1,7 triliun harus menjadi pelajaran penting. Program pengendalian banjir, termasuk pembangunan kolam retensi di kawasan Taman Ria, tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi maupun koordinasi.
DPRD pun meminta pemerintah daerah mempercepat proses mediasi dan penyelesaian lahan agar seluruh program pengendalian banjir dapat berjalan sesuai target.
Di akhir penyampaiannya, Syamsurih menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam memastikan setiap kebijakan dan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, seluruh pihak diminta fokus menuntaskan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan warga dan ketahanan Kota Bima terhadap risiko bencana.
*Kahaba-01
