Kota Bima, Kahaba.- Komisi III DPRD Kota Bima memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan setelah Komisi III melakukan pembahasan atau klinis bersama OPD.
Laporan hasil klinis tersebut dibacakan anggota Komisi III, Vivi Deliana Febrianti, dalam sidang DPRD Kota Bima, Rabu 23 September 2026, dan menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak dalam pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026, mulai dari krisis air hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam laporannya Vivi menyebutkan 17 kelurahan terdampak kekeringan dan membutuhkan distribusi air setiap hari. Kondisi ini diperparah karena Dinsos hanya memiliki satu armada tangki air, sementara armada BPBD bantuan pemerintah pusat tahun 2016 sudah tidak beroperasi.
Komisi III meminta penambahan armada tangki air serta renovasi gudang logistik BPBD menjadi prioritas. Selain itu, jaringan internet di Lelamase dan Ndano Nae juga dinilai perlu segera dituntaskan.
Dari sisi PAD, Komisi III mendorong digitalisasi retribusi sampah dan parkir. Dishub juga diminta memperkuat pengelolaan parkir, termasuk pembentukan UPT Parkir.
Vivi menegaskan anggaran perubahan harus diarahkan pada kebutuhan dasar, urgensi pelayanan publik, serta peningkatan PAD.
*Kahaba-01
