Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menyiapkan penguatan integrasi sistem informasi daerah untuk mendukung penanganan dan pengendalian risiko banjir. Kesiapan tersebut dipaparkan Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman dalam Rapat Identifikasi dan Analisis Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Banjir di Daerah di Swiss-Belhotel Banjarmasin, Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut, Syarif hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan kondisi sistem informasi Pemerintah Kota Bima, termasuk peluang dan tantangan integrasinya dengan Knowledge Management Platform (KMP).
Rapat ini merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Program (NUFReP) yang didanai Bank Dunia. Pengembangan KMP diarahkan untuk memperkuat pengelolaan pengetahuan, pertukaran informasi, dan pemanfaatan data dalam penanganan risiko banjir perkotaan.
Dalam paparannya, Syarif menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bima telah memiliki sejumlah aplikasi dan layanan digital, di antaranya E-Lapor, OSS, LPSE, SIPDah, Sinona, dan Portal Satu Data Kota Bima. Dukungan infrastruktur digital juga tersedia melalui keberadaan Command Center.
Selain itu, Kota Bima telah mengintegrasikan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk Automatic Water Level Recorder (AWLR) di sejumlah titik sungai. Sistem tersebut mendukung pemantauan ketinggian muka air dan penyampaian informasi peringatan dini potensi banjir.
Ke depan, integrasi data hidrologi dengan sistem informasi daerah dan KMP NUFReP diharapkan dapat memperkuat analisis risiko, mempercepat penyebaran informasi, serta membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat dan responsif.
Meski demikian, inventarisasi awal menunjukkan bahwa status operasional aplikasi, kepemilikan dan kualitas data, serta kemampuan integrasi masing-masing sistem masih perlu diverifikasi bersama perangkat daerah terkait. Perkembangan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bima pada periode 2021–2024 juga menjadi bagian dari gambaran transformasi digital yang disampaikan.
Syarif menekankan bahwa integrasi tidak cukup hanya dengan menghubungkan aplikasi. Proses tersebut harus didukung standardisasi data, keamanan informasi, interoperabilitas, infrastruktur yang memadai, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antarlembaga.
Karena itu, kesiapan integrasi perlu dinilai melalui tujuh aspek, yakni proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, kelembagaan, dan operasional.
Dalam pengembangan KMP, Bappeda berperan menyelaraskan kebutuhan data dengan perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pengelolaan teknis, aplikasi, produsen data, dan pengawasan perlu dijalankan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Hasil pembahasan rapat juga mencakup identifikasi ketersediaan sistem informasi, kendala pertukaran data, kebutuhan integrasi dengan KMP NUFReP, serta prioritas fitur yang diperlukan pemerintah daerah untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan dalam penanganan banjir.
Bagi Kota Bima, penguatan sistem informasi kebencanaan menjadi bagian penting dari upaya membangun ketangguhan wilayah terhadap ancaman banjir. Integrasi data dan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mendukung perencanaan serta penanganan yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berbasis bukti.
*Kahaba-01
