Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima mulai membahas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pada 2027 mendatang, pemerintah menargetkan 5 hingga 10 program prioritas yang melibatkan dunia usaha untuk mendukung pembangunan daerah.
Hal itu mengemuka saat rapat koordinasi TJSP Kota Bima yang dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Bima Feri Sofiyan, di Aula Kantor Pemkot Bima, Selasa 3 November 2026.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala OPD, Ketua Kadin Kota Bima Yogi Prima Ramadhan, Kepala Bulog Cabang Bima, pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Bima, serta pimpinan dan perwakilan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Bima.
Dalam arahannya, Feri menegaskan bahwa TJSP bukan sekadar bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Kontribusi perusahaan perlu dikelola secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Feri mendorong 5 langkah konkret. Pertama, membentuk dan memperkuat Forum TJSP/TJSL Kota Bima sebagai wadah koordinasi pemerintah dan dunia usaha.
Kedua, melakukan inventarisasi perusahaan yang berpotensi dan berkewajiban berpartisipasi dalam program TJSP. Ketiga, menyusun database terpadu mengenai program dan kontribusi perusahaan agar dukungan yang diberikan dapat dipetakan secara jelas.
Keempat, menetapkan 5 hingga 10 program prioritas TJSP untuk 2027 sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Kelima, menyusun rencana kerja terukur yang mencakup penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
“Langkah tersebut diperlukan agar program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dengan program pembangunan pemerintah daerah,” terangnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan TJSP tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disalurkan perusahaan, tetapi dari dampak nyata kontribusi tersebut terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Feri berharap rapat koordinasi tersebut menjadi awal penyatuan visi dan komitmen antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, kontribusi perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan Kota Bima.
*Kahaba-01
