Kota Bima, Kahaba.- Setelah 3 tahun berturut-turut tidak memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan, Pemerintah Kota Bima akhirnya kembali mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp2.286.785.000 untuk tahun 2027.
Kepala Dinas PUPR Kota Bima Didi Fahdiansyah menjelaskan, alokasi tersebut diperoleh setelah melalui proses panjang, mulai dari pembenahan status jalan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga verifikasi teknis dan pengusulan melalui aplikasi KRISNA DAK.
“Tahun 2023 Kota Bima masih memperoleh DAK Jalan sebesar Rp14,21 miliar untuk menangani 4 ruas jalan. Namun, pada 2024 alokasi tersebut terhenti karena tingkat kemantapan jalan Kota Bima telah melampaui 70 persen,” ujarnya, Senin 9 November 2026.
Menyikapi kondisi itu sambungnya, Dinas PUPR berkoordinasi dengan BPJN IX Mataram dan PFID Kementerian PUPR, untuk mencari solusi agar Kota Bima kembali memenuhi kriteria penerima DAK. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperbarui status ruas jalan melalui Keputusan Wali Kota Bima Nomor 100.3.3.3/428/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
Perubahan tersebut mencakup penambahan ruas jalan yang masih berupa tanah dan kerikil serta pengeluaran ruas yang tidak memenuhi persyaratan sebagai jalan kota. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan Kota Bima menjadi 61,43 persen.
“Upaya tersebut sempat membuahkan hasil. Pada Oktober 2024, Kota Bima memperoleh alokasi DAK Jalan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp26,53 miliar untuk penanganan lima ruas jalan,” katanya.
Namun terang Didi, alokasi itu akhirnya dibatalkan menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Kondisi serupa berlanjut pada 2026, ketika alokasi DAK Jalan hanya diberikan kepada sejumlah daerah sehingga Kota Bima kembali tidak mendapatkan anggaran.
“Untuk tahun 2027, Kota Bima akhirnya kembali memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Jalan sebesar Rp2,28 miliar setelah melalui berbagai tahapan pengusulan dan penilaian,” jelas Didi.
Ia menerangkan, proses tersebut meliputi verifikasi data teknis pada Maret hingga Mei 2026, penginputan usulan melalui aplikasi KRISNA DAK, serta penilaian rencana kegiatan.
Meski nilainya jauh lebih kecil dibandingkan alokasi yang sempat direncanakan pada 2025, kembalinya DAK Jalan menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Bima untuk melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
*Kahaba-01
