Kota Bima, Kahaba.- Puluhan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima, Senin (18/5) kembali turun ke jalan. Mereka terus menyuarakan penolakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menggunakan mobil pick up, massa juga mendatangi kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bima.
Korlap aksi, Ahmad dalam orasinya menegaskan, berbagai kebijakan pemerintah saat ini dinilai tidak pro rakyat dan liberal. Padahal awal cita-cita negara Indonesia adalah negara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya.
Kini oleh Jokowi pun, Cita – cita itu hanyalah janji dan slogan dan tidak sepenuhnya melaksanakan pasal 33 UUD 1945, sebagai langkah penegakan cita-cita, karena membahas tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara maksimal.
“Yang terjadi saat ini malah memberlakukan pasar bebas berlogo (MEA), yang justru membunuh pasar lokal. Ini adalah salah satu upaya liberalisasi perekonomian kawasan oleh pemodal kapitalis,” sorotnya.
MEA, menurut dia, nanti akan mengarah pada kebutuhan pasar saja, dan itu tertuang juga dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang sudah sangat liberal. Dalam UU itu secara implisit membuat pendidikan di Indonesia menjadi instrumen negara dalam penyediaan tenaga kerja murah dan berkolerasi dengan kebijakan yang cenderung kapitalis.
“Oleh karena itu kami menolak direalisasikannya MEA di Indonesia. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945, cabut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tegakan UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvesasi diskriminasi terhadap perempuan,” pintanya.
*Abu
