Kabupaten Bima, Kahaba.- Penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu solusi untuk menjawab isu-isu kesenjangan antar wilayah, penyebaran dan pemerataan penduduk, pemerataan peluang usaha dan kesempatan kerja serta pengembangan potensi lokal.
Sebagai wujud tingginya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan pengembangan kawasan transmigrasi, Rabu malam (30/3) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri kegiatan Forum Komunikasi (FORKASI) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Wilayah Kalimantan, NTB dan NTT yang berlangsung di hotel Golden Palace Mataram.
Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Ishaka dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima Indra Jaya dan Kabid Ketransmigrasian Suwandi.
Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan, pembangunan transmigrasi merupakan pemanfaatan bumi dan air untuk kemakmuran. Sebagai pemegang kebijakan, harus mengenali semua potensi yang ada, baik di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya untuk menunjang transmigrasi.
“Pembangunan transmigrasi pada intinya adalah pengembangan wilayah dan manusia serta dana untuk melakukan aktivitas ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi akan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma.
Tentu saja, lanjut Muhammad Amin, untuk mewujudkan hal ini perlu sinergi semua SKPD dan antar elemen serta aktor pembangunan agar tujuan pembangunan transmigrasi dapat diwujudkan sesuai harapan bersama.
Direktur Jenderal Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI Rosary Tyas Wardani, dalam pemaparan setelah pembukaan Forkasi mengatakan, berbagai upaya bagi peningkatan program pengembangan kawasan transmigrasi telah dilakukan melalui beberapa bentuk penyempurnaan terhadap regulasi dan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masa kini.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas program kata Dirjen, maka diselenggarakan forum komunikasi bidang pengembangan kawasan transmigrasi yang dimaksudkan sebagai wahana komunikasi, konsultasi dan koordinasi untuk mencari solusi masalah di daerah transmigrasi.
“Solusi tersebut merupakan upaya mencari solusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota,” katanya.
Melalui forum komunikasi juga lanjut Rosary, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersama-sama menentukan langkah ke depan guna penyelesaian permasalahan dan peningkatan kinerja dan transmigrasi, khususnya bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
Bupati Bima usai acara pembukaan menjelaskan, forum ini penting untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dan menyamakan persepsi diantara peserta dalam melaksanakan kebijakan bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
Bupati menambahkan, forum ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masing-masing daerah untuk membahas permasalahan pengembangan kawasan transmigrasi. Apalagi, di Kabupaten Bima terdapat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan pembangunan kawasan tersebut melalui alokasi dana.
Menutup penjelasannya, Bupati memaparkan, pertemuan ini cukup konstruktif dalam mewujudkan komunikasi yang antara aparatur pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kebijakan teknis sesuai program pengembangan kawasan transmigrasi.
*Bin/Hum
