Kabupaten Bima, Kahab. – Kades Oi Saro Kecamatan Sanggar Adnan Sanif, akhirnya buka suara soal polemik pengerjaan proyek jalan tani di Dusun Pandan Wangi. (Baca. Proyek Jalan Tani Desa Oi Saro Dinilai Tak Layak)
Dijelaskannya, terkait tuntutan pemilik lahan yang menginginkan uang ganti rugi, sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan pemilik lahan.
“Saya pastikan untuk pemilik lahan akan mendapatkan bayaran atas tanah yang dimilikinya,” ucap Adnan saat di konfirmasi Kahaba.net, Jumat (21/12).
Ia mengakui, nilai ganti ruginya memang tidak disebutkan sejak awal perjanjian. Namun masalahnya saat ini uang untuk pekerjaan jalan ekonomi yang bersumber dari ADD Desa Oi Saro itu belum cair.
“Tapi prinsipnya, tanah warga pasti kami berikan biaya ganti rugi lahannya. Tapi masalahnya, saat ini kita masih menunggu pencairan anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan ini,” tandas Kades.
Secara terpisah, Bendahara Desa Oi Saro Lalu Sapwin membantah soal pengakuan Kades yang mengatakan uang untuk pelaksanaan proyek tersebut belum dicairkan.
“Itu tidak benar. Uangnya sudah dicairkan sejak Agustus langsung semuanya ke tangan Kepala Desa,” ungkapnya.
Pada proyek tersebut kata Sapwin, nilai uang yang diterima Kades sebanyak Rp 193 juta, sesuai RAB. Ia juga mengakui memang pada penyerahan uang ditermin kedua lalu, untuk proyek jalan tani dirinya serahkan Rp 193 juta dari nilai pagu anggaran sebesar Rp195 juta.
“Dan sebenarnya, banyak perbedaan yang disampaikan Kades dalam pekerja proyek jalan tani tersebut. Jika dihitung, kegiatan pembangunan yang ada tidak mencapai ratusan juta. Diperkirakan hanya menelan anggaran puluhan juta saja,” pungkas bendahara.
Dia melanjutkan, dari pengakuan seorang pekerja atau kepala tukang bahwa diperkirakan pembangunan jalan tani itu hamya menelan anggaran sekitar Rp90 juta. Sementara yang sudah diambil oleh Kades sebesar Rp193 juta atau diambil penuh sesuai dengan pagu awal yang ditetapkan dalam proyek dimaksud.
Untuk itu, dirinya berharap kepada Kades agar memperbaiki pekerjaan jalan ekonomi tani tersebut. Kepada dinas dan instansi terkait juga diharapkan agar lebih intens lagi mengawasi pelaksanaan progaram pembangunan di desa-desa.
“Kami berharap pendamping desa, Ispektorat, dan BPMDes agar lebih aktif dan rajin turun ke desa-desa mengawasi pelaksanaan proyek yang menggunakan sumber dana APBN, maupun APBD,” cetusnya.
*Kahaba 09
